Ahmadyah, Anak Penganut Ahmadiyah Dilempar Batu VHRmedia.com

VHRmedia, Jakarta – Dampak dari pencabutan tiang pancang masjid Ahmadiyah di desa Cisalada, Bogor, Jawa Barat berujung pada diskriminasi yang dirasakan oleh Rizki, siswa SMPN Cibungbulang, Bogor. Siswa kelas 2 ini dilempari batu oleh teman sekolah hingga berdarah. Ketika melapor ke guru, justru disuruh keluar karena Rizki adalah seorang anak penganut Ahmadiyah.

Ahmad Hidayat, mubaligh Ahmadiyah di Cisalada, Bogor mengatakan, peristiwa tersebut terjadi tiga hari lalu, ketika sedang bersekolah. Hal itu dinilai sebagai dampak dari keputusan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yang menyerukan agar pembangunan masjid Ahmadiyah di Cisalada dihentikan. “Rizki sekarang dalam kondisi trauma dan takut,” kata Ahmad di kantor Setara Institut, Jakarta (8/9).



Rizki sempat melaporkan peristiwa pelemparan tersebut ke gurunya untuk meminta perlindungan. Namun, salah seorang guru justru memintanya untuk keluar. “Gurunya tertawa dan mengatakan kamu orang Ahmadiyah pulanglah,” kata Ahmad.

Ahmad menambahkan, 7 Juli 2010 lalu Muspika mengeluarkan pernyataan kepada publik, agar tiang pancang masjid Ahmadiyah yang dalam proses pembangunan terebut dicabut. Akibatnya, pada 12 Juli 2010 lalu, massa langsung melakukan penghentian dan pembongkaran tiang pancang masjid yang masih dalam proses pembangunan.

“Camat meminta kepada kita dengan alasan, yang dituntut massa lebih besar, yaitu bukan hanya pembongkaran masjid yang sedang dibangun, tapi masjid yang biasa kita pakai juga harus disegel. Madrasah pun juga disegel,” katanya.

Camat juga menyatakan bahwa masjid dibangun diatas tanah 5 hektar, dan akan digunakan sebagai pusat Ahmadiyah di Indonesia. Padahal, masjid dibangun diatas lahan seluas 800 meter persegi. Hal ini pun akhirnya memberikan stigma negatif kepada penganut aliran Ahmhadiyah. Dan 650 orang penganut Ahmadiyah di Cisalada, terancam kebebasannya dalam menjalankan ibadah. “Masjid itu dibangun atas dasar swadaya masyarakat. Rp 250 juta sudah hilang, kini dirusak.”

Ahmad menjelaskan, sikap pejabat Muspika ini diambil karena didasarkan atas tekanan dari beberapa kelompok Ormas di Bogor, Jawa Barat. Demi menghindari kerugian yang lebih besar, Muspika mengambil keputusan untuk meminta kami menghentikan. “Kami hanya butuh hidup nyaman tanpa diskriminasi. Karena tidak ada mayoritas dan minoritas.” (*)