Antasari Adukan Dugaan Rekayasa ke Komnas HAM | Voice of Human Rights News Center

Jumat, 03 September 2010

ENGLISH

Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Antasari Adukan Dugaan Rekayasa ke Komnas HAM

(en) 11 November 2009 - 14:13 WIB

VHRmedia, Jakarta – Bekas Ketua KPK Antasari Azhar mengadukan dugaan rekayasa kriminalisasi kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ke Komnas HAM. Antasari menuding aparat hukum tidak profesional.

Ari Yusuf Amir, pengacara Antasari Azhar, mengatakan terdapat skenario untuk merekayasa keterlibatan kliennya sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Hal itu mengindikasikan pelanggaran berat HAM. “Penahanan ini tidak berdasar. Ini pelanggaran HAM. Semoga Komnas HAM dapat turun tangan,” kata Ari Yusuf Amir di kantor Komnas HAM, Rabu (11/11).

Ari Yusuf mengatakan, dugaan kriminalisasi terhadap Antasari dikuatkan oleh penyataan tersangka Wiliardi Wizard, yang mengaku dipaksa memposisikan Antasari Azhar sebagai otak pelaku pembunuhan.

Menurut Ari, terdapat dua berita acara pemeriksaan terhadap Wiliardi Wizard. Pertama, penyusunan BAP tanggal 29 April 2009, yang menyatakan Antasari tidak terlibat dalam pembunuhan Nasrudi. Kedua, BAP 30 April 2009, yang kemudian menyimpulkan Antasari sebagai otak pembunuhan.

Ari Yusuf mengatakan, dalam menyusun BAP tanggal 30 April Wiliardi mengaku dipanggil salah seorang petinggi Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Pejabat itu meminta Wiliardi menyamakan keterangan dalam BAP dengan berita acara pemeriksaan milik Sigit Haryo Wibisono. “Semuanya jadi berubah total.”

Hotma Sitompul, pengacara lain Antasari, berharap Komnas HAM melihat masalah ini secara proporsional dan memberikan rekomendasi. Sehingga, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang menangani perkara ini dapat memahami kasus secara utuh.

Komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjuntak mengatakan, pihaknya belum dapat menyimpulkan kebenaran laporan yang disampaikan pengacara Antasari. Komnas hanya akan memfokuskan penyelidikan pada dugaan penegak hukum tidak profesional dalam menangani kasus. “Kami melihat laporan ini terkait persoalan hak untuk mendapatkan keadilan. Publik sudah melihat. Tapi untuk menguji pendapat Anda, harus minta klarifikasi ke pihak terkait,” kata Johny Simanjuntak di ruang pengaduan Komnas HAM.

Johny mengatakan, klarifikasi Komnas HAM tidak akan masuk dalam pusaran perseteruan KPK dengan Polri dan Kejaksaan. Komnas tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri materi perkara. “Yang jelas, dugaan pengadilan sesat dan rekayasa harus dihindari. Begitu juga dengan dugaan penahanan ilegal. Dan semuanya itu akan mengarah ke profesionalisme. Rekomendasi kami nanti akan berkutat di wilayah itu.” (E1)

Beri Komentar Share on Facebook Print Kirim ke Teman

Berikan Komentar Anda

Terkini

HTI Minta Dubes Indonesia Cegah Pembakaran Quran

3 September 2010 - 16:7 WIB

VHRmedia, Bandung – Ribuan aggota Hizbuttahrir Indonesia wilayah Jawa Barat berunjuk rasa di Gedung Sate Bandung, Jumat (3/9). Mereka mengecam tindakan kelompok Dove World Outreach Center di Amerika Serikat yang akan membakar Quran untuk memperingati 9 tahun peristiwa 11 September.