VHRmedia,Garut - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut menyepakati pemberhentian Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Aceng dinilai telah melanggar etika dan UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Pernikahan.

"DPRD Kabupaten Garut mengusulkan Aceng diberikan sanksi sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah," kata Kabag Umum DPRD Garut Kusnadinata mengenai hasil rapat pimpinan dengan fraksi DPRD Garut, Jumat (21/12) malam.

Hasil sidang yang dihadiri 49 anggota DPRD tersebut akan diteruskan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap Bupati Aceng. “Kita akan menyerahkan hasil keputusan ke MA sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 yang aturan pelaksananya PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemberhentian kepala daerah atau wakil,” kata Ketua DPRD Ahmad Bajuri seusai sidang.

PP Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan Mahkamah Agung memiliki waktu 30 hari untuk mendalami kasus tersebut untuk kemudian mengambil keputusan memberhentikan atau tidak Bupati Garut Aceng Fikri.

Dari hasil akhir rapat, 7 fraksi  atau 45 anggota DPRD menyatakan setuju pemberhentian Aceng sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sedangkan Fraksi PKB tetap menilai Aceng lebih pantas dihukum dengan PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara tugas serta kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, sehingga sanksi diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat.

Pada 19 Desember 2012 Pansus DPRD Garut menyatakan Bupati Aceng Fikri melanggar UU Perkawinan dan UU Pemerintahan Daerah. Aceng Juga dianggap melanggar UU 23/2002 tentang perlindungan anak karena Fanny Otoran yang dinikahi Aceng selama 4 hari masih di bawah umur. (E4)