Artikel VHR Media News Centre

Baju untuk Koruptor?

AJ Susmana — Fri, 22 Aug 2008 11:36:23

Baju untuk koruptor? Buat apa? Mungkin itu pertanyaan sebagian masyarakat menanggapi usulan dikenakannya baju khusus untuk para pelaku korupsi oleh Indonesian Corupption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan pokok seperti yang diungkapkan Peneliti Hukum ICW Illian Deta Artasari adalah untuk menimbulkan efek malu pada para tersangka korupsi. (vhrmedia.com, 12 Agustus 2008).

Malu? Mungkin sah-sah saja bila sebagian masyarakat pun bertanya: apakah masih punya rasa malu para pelaku korupsi di

Menyusui, Memberikan Kasih dan Hak Bayi

Yolanda Desvira Dewi — Mon, 04 Aug 2008 17:43:07

ASI mulai dilupakan. Susu formula menggantikan kerepotan ibu.

Asap knalpot dan terik matahari tidak menyurutkan langkah saya ke Bulungan, Jakarta Selatan, pada 2 Agustus. Dengan menggendong bayi sehat berbobot 6 kg, saya bersemangat mengikuti acara tersebut. Hari itu kami mau menghadiri acara yang diadakan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) untuk memeriahkan Pekan ASI Sedunia tanggal 1 hingga 7 Agustus.

Kami melangkah tergesa menuju Gelanggang Remaja Bulungan. Ketika sampai di

Hari Antipenyiksaan: Menghapus Budaya Menyiksa

Ricky Gunawan — Thu, 26 Jun 2008 09:53:40

Sepuluh tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Antipenyiksaan. Tapi aparat masih gemar menyiksa tahanan.

28 September 1998 seharusnya menjadi tonggak yang bersejarah bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya dalam hal advokasi menentang praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pada tanggal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku.

Gembok (dan) Kemunafikan

AJ Susmana — Tue, 10 Jun 2008 14:26:34

Benang kusut persoalan negeri ini semakin menggelisahkan bila tak dapat diurai dengan bijak. Bukan hanya kegilaan yang mungkin makin bertambah di antara rakyat negeri tapi juga tak menemukan jalan keluar sehingga kita hanya berputar-putar dalam lingkaran setan kebingungan dan tak keluar untuk berkembang menjadi bangsa besar. Persoalan yang nyata dihadapi tentu saja adalah: kemiskinan, korupsi dan tak tersedianya lapangan kerja. Kita sadari semua ini akibat dari

Mengenang Oey Hay Djoen (1929-2008)

Hilmar Farid — Wed, 21 May 2008 13:11:26

17 Mei 2008 pagi hari. Telepon berdering. Oom Oey - demikian saya memanggil Oey Hay Djoen - menyapa. Ia memang sering telepon, setidaknya sebulan sekali, membahas pekerjaan yang kami tangani bersama atau tukar pendapat tentang bermacam hal. Kali ini ia menelepon untuk menanyakan tentang diskusi buku John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal yang baru diterbitkan Institut Sejarah Sosial (ISSI) bersama Hasta Mitra. Dalam sepuluh tahun terakhir Oom Oey memang giat membantu menangani

Mengenang Para Martir Perubahan

Mugiyanto — Thu, 15 May 2008 13:00:51

SETIAP kali diwawancarai, Suyatno selalu menjelaskan, "kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tapi sayangnya, mereka seperti lupa itu semua". Begitu Suyatno menyampaikan kekecewaannya kepada para pemimpin negeri yang telah silih berganti sejak Soeharto lengser sepuluh tahun yang lalu. Suyatno patut kecewa karena tak satupun Presiden yang mempedulikan nasib dirinya dan

Kematian Mahdi dan Kegalauan yang Tersisa

AJ Susmana — Fri, 25 Apr 2008 12:39:57

MAHDI alias Arifin, pemimpin aliran yang dituduh sesat oleh Majelis Ulama Indonesia sejak Oktober 2005 itu, akhirnya mati ditembak aparatus Negara: personel Detasemen Khusus 88 Anti Teror dan Unit Reaksi Cepat Polda Sulawesi Tengah pada Minggu 6 April 2008 di Dusun Selena, Palu, Sulawesi Tengah. Tidak tanggung-tanggung, tiga peluru bersarang di tubuhnya, yakni antara bagian kaki dan perut. Seperti yang dilaporkan aparat, penembakan terpaksa

Memutus Kemiskinan dan Jalan Ekonomi Rakyat

Erwin Novianto — Tue, 08 Apr 2008 17:24:43

Poverty is not caused by poor people

Poverty is caused by system we built and policy we pursue

We did something wrong and poverty exist

We have to do right and poverty will disappear

(Muhammad Yunus, VCD Poverty Free World 2008)

Mari sejenak menakar kekuatan ekonomi rakyat. Dalam hal kuantitas, usaha

Kami Tidak Akan Pernah Lupa

Mugiyanto — Thu, 13 Mar 2008 15:03:32

TEPAT pada hari ini 10 tahun yang lalu, pada tanggal 13 Maret 1998, beberapa gerombolan aparat koersif Orde Baru menyelinap dari kampung ke kampung di kawasan padat penduduk Jakarta. Mereka hendak menangkap orang-orang "berbahaya" yang menurut pemimpin mereka akan bisa menumbangkan kekuasaan otoriter Orde Baru di bawah Soeharto. Mereka sedang mencari Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugiyanto, dan Petrus Bima Anugerah.

Antara Ronodipuro dan Soeharto

Redaksi VHRmedia.com — Tue, 29 Jan 2008 12:22:18

ARTIKEL DICABUT

Redaksi VHRmedia.com mencabut artikel ini. Artikel tersebut sesungguhnya ditulis oleh Indra Jaya Piliang dan telah dimuat di Harian Seputar Indonesia pada tanggal 29 Januari 2008. Kami mendapat artikel tersebut dari Saudara Tri Wibowo Santoso untuk dimuat di rubrik Artikel media ini. Untuk itu kami mohon maaf, dan terpaksa mencabut artikel ini. Kami juga meminta maaf kepada Saudara Indra Jaya Piliang. Jika ingin membaca artikel tersebut, silakan

Penyelewengan Polisi dalam Demokrasi

Willy Aditya — Mon, 17 Dec 2007 11:28:29

Transparency International Indonesia merilis Global Coruption Barometer 2007 dan menempatkan institusi kepolisian sebagai lembaga terkorup. Posisi berikutnya disusul lembaga peradilan, parlemen, dan partai politik. Hasil serupa di tahun 2004 juga dipublikasikan dari kalangan internal kepolisian. Penelitian mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di 19 kepolisian daerah berkesimpulan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh Kepolisian Republik Indonesia sudah mengakar.

Benar penyimpangan kekuasaan atau korupsi tidak hanya

Militer Dalam Suprastruktur Ideologi

Willy Aditya — Mon, 05 Nov 2007 15:16:20

Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati dan Pancasila sakti. Dua jargon tersebut mempresentasikan struktur dominan relasi ideologis dalam perjalanan kebangsaan Indonesia. Keampuhan jargon tersebut telah mematahkan sekian banyak rencana pemisahan daerah dari kesatuan republik, aksi-aksi massa dengan stempel subversif, sampai pertentangan politik yang membahayakan kekuasaan.

Kaum strukturalis meletakkan militer dalam ranah yang disebut sebagai suprastruktur ideologi (bangunan atas struktur masyarakat). Pandang tersebut

Kontraktor Keamanan Partikelir

Willy Aditya — Mon, 03 Sep 2007 05:39:34

Reformasi Sektor Keamanan

Gerakan reformasi 1998 menjadi titik pijak proses demokrasi Indonesia yang mensyaratkan perubahaan dalam relasi kuasa rezim Orde Baru dengan aktor utama ABRI (TNI), birokrasi, dan Golkar. Tuntutan terhadap TNI "back to barac" memiliki suatu seruan yang merepresentasikan pemisahan antara arena politik (polis) dan senjata (oeicos), bukan hanya menarik TNI dari DPR, penghapusan komando teritorial, mengaudit bisnis TNI, sampai normalisasi kehidupan demokrasi dan politik di bawah

Mengapa Perlu Amandemen Kelima?

Muspani — Tue, 28 Aug 2007 15:34:51

Sejalan dengan desakan masyarakat untuk penyempurnaan aturan dasar tatanan negara dan jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, Majelis Permusyawatan Rakyat telah empat kali melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan penting dalam proses amandemen ini adalah dibentuknya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ada beberapa asumsi yang mendasari perlunya keterwakilan daerah. Pertama, agar keterkaitan kultural, historis, ekonomi, dan politik penduduk dengan ruang (daerah)

Amandemen UUD, Sistem Pemilu, & Bangunan Rezim Politik

Erwin Endaryanta — Tue, 28 Aug 2007 15:32:58

Melalui surat keputusan yang disampaikan Dewan Perwakilan Daerah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 7 Agustus 2007, usulan mengajukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 D yang mengatur DPD mengalami jeda politik. Jika dirunut, pengumpulan dukungan 215 orang (kurang 11 dari jumlah 1/3 anggota MPR) untuk mendapatkan prasyarat minimal agenda amandemen menjadi pembahasan di sidang MPR, (Antara, 7/8/7) mampu menunjukkan kapasitas DPD dalam menyakinkan jejaring politiknya. Namun, sejak proses ini