Berita VHR Media News Centre

Polda Jatim Akan Usut Kasus Salah Tangkap

Yovinus Guntur Wicaksono — Thu, 28 Aug 2008 15:15:11

VHRmedia, Surabaya - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Herman Sumawiredja menyatakan akan menindak personelnya terkait salah tangkap tersangka pelaku kasus pembunuhan Asrori di Jombang. Belakangan terungkap Asrori merupakan salah satu korban pembunuhan Very Idham Henyansyah.

Menurut Herman Sumawiredja, Polres Jombang telah salah menangkap Maman Sugianto, Imam Hambali, dan David Eko Priyanto yang diduga membunuh Asrori. Bahkan, Imam Hambali dan David Eko Prasetyo pada 8 Mei lalu dijatuhi hukuman 17 dan 12

Dinkes Jombang agar Optimalkan Program KRR

Eka Rimawati — Thu, 28 Aug 2008 13:31:33

VHRmedia, Jombang - Sejumlah organisasi perempuan di Jombang, Jawa Timur, menuntut Dinas Kesehatan lebih peka terhadap persoalan kesehatan perempuan. Mereka menuntut Program Kesehatan Reproduksi Remaja dioptimalkan sebagai bagian kerja Dinas Kesehatan.

Mudayatin, aktivis Women Crisis Center Jombang, menilai pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja selama ini tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Program itu tidak optimal karena lemahnya sistem informasi Dinas Kesehatan. "Informasi tentang KRR tidak sampai ke masyarakat, padahal programnya ada,"

IMF Diduga Intervensi, Segera Revisi UU Migas

Hervin Saputra — Thu, 28 Aug 2008 13:17:32

VHRmedia, Jakarta - Produksi minyak nasional anjlok selama 10 tahun terakhir. Diduga salah satu penyebabnya adalah campur tangan lembaga keuangan International Monetery Fund dalam perumusan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas.

Hal itu dikatakan pengamat perminyakan Kurtubi dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak DPR, di Jakarta, Rabu (27/8). Intervensi IMF dalam letter of intent menyebabkan carut-marutnya isi UU Migas. "Saya yakin intervensi asing karena kita berutang pada

Bekas Ketua DPRD Sleman Diadili Awal September

Reza Yunanto — Thu, 28 Aug 2008 12:15:14

VHRmedia, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menargetkan menyidangkan Jarot Subiyantoro, bekas Ketua DPRD Sleman 1999-2004, awal September mendatang. Berita acara pemeriksaan korupsi buku pelajaran di Kabupaten Sleman itu dinyatakan lengkap 25 Agustus lalu.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DI Yogyakarta Yusrin Nicoriawan mengatakan, tersangka dijerat Pasal 2, 3, 11, dan 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang tidak tertutup kemungkinan terungkap keterlibatan tersangka lain dalam korupsi yang diduga merugikan negara

Perpanjangan Jabatan Kapolri Hambat Regenerasi

Hervin Saputra — Thu, 28 Aug 2008 11:09:19

VHRmedia, Jakarta - Kemungkinan perpanjangan masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutanto dikhawatirkan menghambat regenerasi kepemimpinan Polri. Kelambanan regenerasi berpotensi memicu konflik internal pada kepolisian.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Pemerintah harus memberikan alasan yang tepat jika tetap bersikukuh memperpanjang masa jabatan Sutanto. "Pemerintah harus mempertimbangkan regenerasi, karena berpotensi memicu konflik internal. Kecuali ada kepentingan yang

Kejagung Tetap Berupaya Hadirkan Budi Santoso

Kurniawan Tri Yunanto — Wed, 27 Aug 2008 17:18:39

VHRmedia, Jakarta - Kejaksaan Agung tetap berupaya menghadirkan Budi Santoso, saksi kunci kasus pembunuhan Munir, pada siding dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono, bekas Deputi V Badan Intelijen Negara.

Jaksa Agung Pidana Umum AH Ritonga mengatakan, saksi Budi Santoso sangat mungkin dihadirkan dalam sidang. Apalagi kesaksian bekas staf Deputi V BIN itu sangat besar dalam membuktikan keterlibatan Muchdi Pr dalam skenario pembunuhan Munir. "Walaupun

Revisi UU KY Harus Anti-Mafia Peradilan

Hervin Saputra — Wed, 27 Aug 2008 16:52:22

VHRmedia, Jakarta - Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan DPR harus menggambarkan semangat anti-mafia peradilan. Ketiga UU tersebut berpeluang menjadi alat memberantas mafia peradilan.

Hal itu dikatakan Firmansyah Arifin, anggota Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih, di Jakarta, Rabu (27/8). Menurut dia, revisi UU KY harus mengutamakan penguatan fungsi pengawasan terhadap hakim.

Kewenangan pengawasan KY juga harus

Amrozi Tak Jadi Dieksekusi Sebelum Ramadan

Kurniawan Tri Yunanto — Wed, 27 Aug 2008 16:34:49

VHRmedia, Jakarta - Kejaksaan Agung menunda eksekusi terpidana mati Bom Bali I karena alasan keamanan. Sebelumnya direncanakan Amrozi dan kawan-kawan dieksekusi sebelum Ramadan 1429 Hijriah atau awal September 2008.

Kepastian penundaan itu dikatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum AH Ritonga, Rabu (27/8). Meski enggan menyebutkan alasan kuat penundaan itu, dia menyebutkan salah satu penyebabnya masalah keamanan. "Yang jelas kalau bulan puasa kita tutup buku dulu,"

ATVLI Tuntut Pemerintah Adil soal Izin Frekuensi

Yovinus Guntur Wicaksono — Wed, 27 Aug 2008 16:16:33

VHRmedia, Surabaya - Asosiasi Televisi Lokal Indonesia menuntut Departemen Komunikasi dan Informatika memprioritaskan televisi lokal dalam memperoleh hak frekuensi siaran.

Ketua ATVLI Imawan Mashuri mengatakan, berdasarkan semangat otonomi daerah, pemerintah harus bertindak adil dengan memprioritaskan TV lokal memperoleh frekuensi siaran.

Selama ini alokasi frekuensi dimonopoli stasiun televisi yang berpusat di Jakarta. "Contohnya di wilayah Kediri dan Malang, frekuensi yang dialokasikan dipakai

People's Alliance Bentrok dengan Polisi

Yolanda Desvira Dewi — Wed, 27 Aug 2008 15:47:11

VHRmedia, Bangkok - Ratusan polisi antihuru-hara Thailand bentrok dengan demonstran People's Alliance for Democracy (Aliansi Rakyat untuk Demokrasi). Bentrok terjadi ketika pergantian tugas jaga di Government House, Rabu (27/8) dini hari.

Koordinator Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Suriyasai Katasila mengatakan, sejumlah demonstran luka-luka akibat bentrokan itu. Meski demikian, seribuan demonstran masih bertahan di luar gedung Government House

2 Kades di Jombang Tersangka Korupsi Ajudikasi

Muhammad Syafii — Wed, 27 Aug 2008 15:36:11

VHRmedia, Jombang - Dua kepala desa ditahan Kejaksaan Negeri Jombang, Jawa Timur. Keduanya diduga terlibat korupsi program sertifikasi tanah warga pada tahun 2006.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jombang Yusup mengatakan, Bambang Suirman (Kades Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh) dan Sutedjo (Kades Kedungotok, Tembelang) diduga kuat menyalahgunakan jabatan mengutip uang warga yang mengajukan sertifikasi tanah Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu per sertifikat. "Padahal sertifikasi

Pemprov Tak Mampu Bangun Rumah Warga Miskin

Kurniawan Tri Yunanto — Wed, 27 Aug 2008 15:05:04

VHRmedia, Jakarta - Dinas Perumahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu menyediakan rumah yang terjangkau masyarakat miskin. Anggaran Rp 300 miliar per tahun hanya cukup untuk membiayai pembangunan 1.000 unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agus Subandono mengatakan, saat ini Pemprov menargetkan pembangunan 1.000 rumah per tahun. Namun dia tidak berani memastikan jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jakarta.

Revisi UU Pemilu Tak Ganggu Jadwal KPU

Hervin Saputra — Wed, 27 Aug 2008 14:22:34

VHRmedia, Jakarta - Revisi terbatas Pasal 214 Undang-Undang 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang mengatur penetapan calon legislatif tidak akan mengganggu jadwal Pemilu 2009 yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Agung Laksono seusai rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8). Agung mengaku sudah menerima surat usulan revisi terbatas yang ditandatangani 60 anggota Dewan yang mewakili 5 fraksi. "Waktunya memungkinkan tanpa menggangu schedule KPU," katanya.

Menurut

Polisi Tembak Warga Kota Bangun

Kurniawan Tri Yunanto — Wed, 27 Aug 2008 13:10:16

VHRmedia, Jakarta - Kelompok Kerja 30 Kalimantan Timur didampingi LSM HAM dan lingkungan melaporkan penembakan polisi terhadap warga Kecamatan Kota Bangun ke Komnas HAM. Penembakan terjadi ketika warga berdemonstrasi di PT ARKON menuntut penyelesaian sengketa tanah.

Koordinator Pokja 30 Kaltim Carolus Tuah mengatakan, penembakan terjadi Rabu 20 Agustus lalu ketika warga Kota Bangun, Kalimantan Timur, berdemonstrasi dan memblokade jalan menuju area tambang PT ARKON. Warga mengklaim lahan itu milik mereka sehingga

3 Anggota DPR Akan Dijatuhi Sanksi

Hervin Saputra — Wed, 27 Aug 2008 10:56:35

VHRmedia, Jakarta - Badan Kehormatan DPR pekan depan mengumumkan sanksi etika terhadap Max Moein, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terkait beredarnya foto skandal seks bersama seorang perempuan. Dewan juga akan menetapkan sanksi terhadap Serta Ginting dan Ade Daud Nasution.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun kemarin mengatakan, sanksi itu ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan Senin (25/8) di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat. Meski beredar kabar Max Moein akan