Voice of Human Rights News Center

Artikel

Calon Independen dan Demokrat Utopis

13 Agustus 2007 - 13:52 WIB

Willy Aditya

"Salam demokrasi. Hidup demokrasi. Rebut demokrasi." Pekik itu masih bergema dalam barisan aksi massa, ruang pertemuan, juga dalam artikel-artikel. Teriakan itu dulu memerahkan muka rezim otoriter Orde Baru. Ada banyak pertanyaan di benak tentang makna teriakan dan semangat itu. Indonesia setelah kejatuhan Soeharto memasuki demokrasi prosedural, pemilu multipartai, dan paling anyar dibukanya ruang pertarungan bagi calon independen.

Hampir 10 tahun 'reformasi' berjalan di Indonesia, tidak seorang pun mampu menolak demokrasi sebagai konsesi bersama dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak dari kalangan konservatif seperti TNI dan Golkar, tidak pula dari kalangan Islam, dan juga kalangan kiri. Disadari atau tidak, demokrasi telah hadir menjadi bagian keseharian, terlepas kehadirannya dalam ekspresi dan pelembagaan yang beragam.

Dulu semua kelompok berjuang untuk demokrasi. Namun, setelah demokrasi hadir, tiap kelompok memilih taktik dan strategi yang berbeda untuk mengisi ruang tersebut. Ada yang mendirikan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk bertarung berebut kekuasaan, mendirikan LSM untuk memperkuat civil society dengan pendidikan pada masyarakat, dan tak sedikit yang bertahan dengan aksi jalanan sebagai ekspresi demokrasi langsung.

"Demokrasi" yang telah lama kita teriakkan bukanlah suatu ruang kosong yang bekerja secara metafisis dan mekanis, melainkan medan peperangan ideologi di antara kepentingan kelompok masyarakat, aliran politik, sekaligus kelas sosial. Demokrasi prosedural bekerja memberikan mekanisme atau role of engagement untuk berkontestasi, namun tak ada garansi kemenangan untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Kekeliruan dalam tafsir dan ketidakmampuan dalam medan tempur demokrasi telah mengerdilkan makna perjuangan aktor-aktornya sendiri. Umpatan dan caci maki seperti "oligarki partai politik"  dan "demokrasi telah dibajak para elite" secara tidak langsung mewakili kebuntuan, kelelahan, dan kekaburan kaum demokrat yang idealis dan utopis dalam membaca gerak sejarah.

Demokrasi macam apa dan untuk siapa yang sedang kita bangun dan perjuangkan? Demokrasi bekerja selayaknya hukum dan relasi kekuasaan bekerja. Di tangan para pemodal, demokrasi menjadi srigala berbulu domba yang menyembah pada kepentingan kekuasaan. Di tangan intelektual, demokrasi menjadi gerombolan aristokrat yang memiliki pembenaran dengan seribu alasan. Di tangan kaum sosialis, demokrasi menjadi spirit partisipasi massa dan keadilan sosial.

Kembali pada realitas Indonesia kekinian, dibukanya kesempatan bagi calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan kemenangan kecil demokrasi. Setelah agenda tersebut diperjuangkan kaum sosial demokrasi dan menang, pertanyaan berikutnya bagaimana keterbukaan ruang calon independen bisa diisi dengan kehadiran demokrasi sosial (gerakan massa) untuk bertarung dalam ajang demokrasi liberal? Kedua, bagaimana secara kontinu dan sistematis melancarkan war of position pada kalangan politisi busuk dan musuh rakyat. Belajar dari persoalan Pemilu 1999 dan 2004, klaim kemenangan tidak bisa dilipatgandakan menjadi hegemoni terhadap masyarakat, namun terinterupsi karena kekeliruan dalam pilihan strategi dan taktik.  

Tentu tidak sederhana untuk bisa bertarung dan menang dalam demokrasi liberal bila langgam kerja gerakan sosial di Indonesia masih monoton dan tradisonal tanpa memperbarui strategi dan taktik dalam kalangan sendiri. Beberapa pengalaman Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdahulu merupakan pelajaran berharga sebagai senjata awal seperti Musfani di Bengkulu.

Ukuran kemenangan DPD berbeda dari calon independen dalam pilkada di mana kontestasi berada pada wilayah kekuasaan konkret. Sebagai perbandingan, praktik Akbayan di Filipina hadir sebagai alternatif kebuntuan kalangan kiri menjawab hukum sejarah dan demokrasi liberal yang mengukuhkan hegemoni para pemodal besar. Akbayan mampu menggabungkan gerakan sosial dan strategi elektoral dan sejauh ini sudah memenangkan 300 anggota parlemen lokal dan 50 dari 2.500 bupati melalui pemilu di tingkat distrik (level kabupaten). Walaupun dalam perbandingan jumlah belum signifikan, Akbayan hadir sebagai alternatif partai yang menjawab partipasi massa secara langsung.

Demokrasi di tangan kaum liberal memiliki kecendungan mengeliminasi partisipasi rakyat dalam ekonomi politik dan melahirkan corak kepartaian elitis - pragmatis, dan tidak memiliki program ideologi - politik sebagai pertaruhan arah peradaban bangsa dan masyarakat. Ruang calon independen harus diikuti dengan kehadiran partai lokal peserta pilkada sebagai antitesa terhadap rasionalisasi kepartaian di level nasional. Secara praktik sistem demokrasi ini pernah dianut Indonesia pada Pemilu 1955.

Terjebaknya kaum demokrat utopis (kalangan LSM Indonesia) selama ini adalah tidak mampu mempertanggungjawabkan antara agenda kampanye dan eksekusi untuk bertarung menuju kemenangan. Jika melacak sejarahnya, calon independen diusung pertama kali di Jakarta oleh Urban Poor Consortium (UPC) yang berdiri sebagai representasi kaum miskin perkotaan. Di saat bersamaan Forum Betawi Rempug (FBR) juga mengusung isu yang sama. Hal itu kemudian mengusik eksistensi kaum demokrat utopis di Indonesia dan memunculkan pertanyaan "apakah UPC sama dengan FBR?".

Kontestasi dalam demokrasi liberal membuka ruang luas untuk setiap kepentingan dengan parameter konsolidasi modal terbesarlah yang akan mengibarkan bendera kemenangan di akhir pertempuran. Kaji ulang kelengkapan source of power seperti figur (symbol), organisasi (networking), dan logistik (uang) tidak bekerja berbarengan dalam kontestasi pemilu.

Secara tipologi, pertarungan politik dalam ajang pemilu di Indonesia masih mengandalkan politik uang, relasi patron, dan sentimen (populisme) massa pemilih. Tradisi berpolitik yang programatik dan ideologis tentu saja langka di medan pertempuran demokrasi liberal. Pekerjaan besar gerakan sosial adalah sejauh mana alternatif yang ditawarkan mampu mengantitesa tradisi berpolitik tersebut?

Medan pertempuran pemilu plus calon independen merupakan pilihan realistis menuju demokrasi partisipatoris dan keadilan sosial. Sekaranglah saatnya bagi gerakan sosial untuk mengubah cara pandang, cara kerja tanpa harus kehilangan ideologi. Kesatuan aksi ideologi, politik, dan organisasi harus bergerak bersama adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa diecer atau dikredit. Bukan bersuci diri dan membasuh tangan karena politik diberaki oleh politik dagang sapi dan menunggu partai-partai bersih dari para pedagang, koruptor, dan pembajak. (*)

- Penulis adalah Litbang VHRmedia.com

©2008 VHRmedia.com