Voice of Human Rights News Center

Inspirasi

Dia Yang Kuasa tapi Tak Kuasa

19 Mei 2008 - 12:35 WIB

AJ Susmana

Sampai sekarang terlihat, keraguan mengambil keputusan terus saja menggelayuti langkah-langkah kepemimpinan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Lihatlah, terutama dalam hal menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM. Bila menaikkan harga BBM memang semakin menyusahkan rakyat, tentu tak perlu lagi banyak alasan atau mencari-cari alasan untuk menaikkan harga BBM. Bila langkahnya memang menaikkan, ayo buktikan saja keraguan itu dalam empirisme sehingga menemukan kebenaran.

Dalam kasus korupsi pun terlihat. Pernyataannya tentang penangkapan korupsi jangan hanya pintar menjebak tapi juga seharusnya mendidik, menyadarkan dan tidak membiarkan calon pelaku terjebak dan tersandung kasus korupsi, tak lama sesudah KPK berhasil menjebak seorang anggota DPR yang terlibat korupsi adalah juga cermin keraguan dalam memimpin tindak pemberantasan korupsi yang juga merupakan janji kampanyenya. Semua ini semakin teguh menyimpulkan bahwa SBY adalah pemimpin yang  peragu seperti yang dihembuskan kabar angin di saat-saat kampanye pencalonan presiden di waktu lalu.

Penuh perhitungan ini-itu mungkin wajar karena menghadapi Pemilu 2009 yang kemungkinan besar SBY masih akan maju mencalonkan diri. Tapi kewajaran yang diselimuti kepentingan diri dengan menunda kerja kemajuan kesejahteraan rakyat demi politik pemenangan pemilu 2009  tentulah tak wajar lagi. Bila ini yang dijalankan, tak salah bila dinilai: memang begitulah sebenarnya Politik SBY dalam soal memajukan kesejahteraan rakyat. Tak punya plan untuk melangkah pasti. Yang nampak justru usaha mempertahankan diri dalam kekuasaan dengan mencari pertimbangan sana-sini untuk mendapatkan kebijaksanaan. Tapi kekuasaan dan kebijaksanaan yang didapat belum tahu atau pun juga tak pasti kemana arahnya. Hanya untuk meredam gejolak kemarahan rakyat?

Sebab, konsistensi kerja menyejahterakan rakyat itu tak muncul atau susah dilihat. Yang terasa justru kehidupan rakyat semakin berat.  Padahal konsistensi dalam soal-soal pokok, termasuk dalam politik menyejahterakan rakyat penting dilakukan dan diperlihatkan. Itulah yang gampang dilihat rakyat yang tak membutuhkan alasan pertimbangan politik yang rumit dalam soal memajukan kesejahteraan rakyat. Yang penting pekerjaan semakin ada, bukan justru semakin meniada. Begitu setidaknya. Karena itu tak perlu merasa terlambat, walau mungkin rakyat menilai sudah terlambat. Toh, terlambat tak ada salahnya, bila rel kesejahteraan rakyat itu sudah diletakkan sehingga mau tak mau pemimpin berikutnya bila itu memang terjadi,  tak akan mudah keluar dari rel yang sudah diletakkan karena rakyat mendapatkan pelajaran yang baik dari pemimpin sebelumnya dan sanggup mengontrol, menjaga dan memajukan politik kesejahteraan rakyat. 

Kekuasaan adalah amanat. Dalam realitas politik kekinian, dia adalah amanat rakyat yang telah menyerahkan diri dipimpin oleh pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan dengan begitu digunakan sebaik-sebaiknya untuk melayani kesejahteraan rakyat atau setidaknya melayani tuntutan mayoritas rakyat yang telah memilihnya. Begitulah kaidah demokrasi. Kekuasaan tak perlu lagi menghimbau ini itu tapi menjalankan dan memimpin apa yang seharusnya memang harus dijalankan dan dipimpin sesuai proporsi dan tugasnya. Katakanlah sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Namun lagi-lagi SBY, melihat situasi Indonesia yang bangkrut, miskin dan mendekati frustrasi, di tengah krisis energi dan pangan hanya berseru dan menghimbau perlunya gerakan solidaritas: yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mendapat keuntungan lebih karena naiknya harga energi dan pangan membantu rakyat dan negara. Itu baru adil. Kita tidak ingin makmur sendiri-sendiri, tetapi ingin makmur bersama- sama. Bila hanya sebatas seruan dan himbaun yang tak dipayungi  undang-undang atau keputusan yang instruktif beserta syarat dan langkah-langkahnya tentu saja seruan ini tetap akan menjadi seruan di padang pasir. Akibatnya, gerakan solidaritas yang merupakan himbauan politik SBY menjadi politik sby dalam huruf kecil: susah banget ya. Ini pun cermin keraguan.

Himbauan  solidaritas ini justru mengingatkan kita pada seruan utopian Ki Hajar Dewantara, sang guru, yang juga sudah dikritik oleh Mochtar Lubis dalam ceramah Manusia Indonesia yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 6 April 1977:

Luwih becik mikul dhawet rengeng-rengeng, tinimbang numpak mobil mbrebes mili utawa nangis nggriyeng = lebih baik hidup sebagai tukang cendol, namun bahagia daripada kaya tetapi menderita

Siapa yang mau dengar….? Bukankah sekarang semboyan kita, gila kalau ada kesempatan tidak ikut, kapan lagi? (baca: Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, Obor, Jakarta, 2008;38)

Dia yang kuasa, tapi tak kuasa. Mungkin itulah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia yang pertama kali. Entah mengapa: SBY tak mengambil langkah-langkah tegas  untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya. Berbagai kritik dari yang keras sampai lembut bahkan sampai pada tuntutan pencabutan mandat, tak membuat gaya kepemimpinannya berubah.***

©2008 VHRmedia.com