Voice of Human Rights News Center

Inspirasi

Jaman Edan dan Persatuan

15 April 2008 - 13:11 WIB

AJ Susmana

HIDUP yang semakin sulit di Indonesia, sepertinya akan membuat makin banyak orang meneriakkan teriakan Ronggo Warsito: jaman edan! Bayangkan! Sejak krisis menerpa republik ini di tahun 1997, krisis itu tak juga berhenti mengamuk. Justru makin menggila. Tak hanya menimpa bangunan fisik, tapi juga bangunan mental rakyat Indonesia baik dari yang tua sampai anak-anak. Karena itu, anak-anak pun bisa melakukan kekerasan terhadap sesamanya hingga berujung pada kematian. Ini semua tentu karena belum berakhirnya krisis ekonomi dan politik di Indonesia yang justru makin merambah ke bidang-bidang lain seperti sosial dan budaya.

Begitu kita membuka halaman koran sambil mendengarkan radio atau menyetel televisi, sepertinya kita akan kehilangan selera kopi pagi atau sarapan pagi. Berita sedih, prihatin, ngeri, kecelakaan, kapal tenggelam, kelaparan, penyakit, bencana alam, tanah longsor, banjir, termasuk banjir lumpur, terus saja mengalir di depan mata, telinga, dan pikiran kita. Di tingkat moral, korupsi, penjualan tenaga kerja anak-anak dan perempuan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak-anak, penyuapan hakim dan penyalahgunaan wewenang, perampokan terus saja terjadi. Itu pun masih ditambah dengan isu-isu demokrasi dan kebebasan hak asasi manusia yang sering kali masih tak terlindungi. Krisis terus berlanjut. Belum bisa bernafas sudah terdengar berita: "harga ini akan naik dan harga itu akan naik". Edan! Kondisi ini sepertinya tak akan berakhir dalam waktu dekat selama tak ada perubahan drastis di bidang ekonomi dan politik, bahkan semakin nyata rakyat terus menjadi bulan-bulanan politik ekonomi yang bersandar pada neoliberalisme yang berakibat dicabutnya subsidi kesejahteraan rakyat seperti BBM, pendidikan, dan kesehatan....

Lantas apa yang bisa dikerjakan untuk menyikapi jaman edan ini? Tentu tidak hanya dengan mengutuk dan mengumpat agar semakin besar barisan pengutuk dan pengumpat jaman edan ini, bukan? Lebih dari itu, dibutuhkan kerja-kerja dan langkah konkret untuk menyelesaikan krisis ekonomi-politik yang berlangsung. Seperti pepatah lama: bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, persatuan di antara orang-orang: tokoh masyarakat ataupun politik, sosial dan budaya yang sadar, eling, dan waspada seperti harapan Ronggo Warsito, inilah yang akan sanggup mengenyahkan sebab-sebab keterpurukan rakyat Indonesia. Di sinilah dibutuhkan kerendahan hati bersama untuk duduk dan membicarakan problem dan jalan keluar rakyat Indonesia dari kemiskinan yang akut.

Persatuan, bagi rakyat Indonesia adalah conditio sine qua non, mau tidak mau, bila ingin menyelesaikan krisis yang terjadi. Dalam makna hakiki, negara Indonesia sendiri mau tak mau memang adalah negara persatuan. Ia terdiri atas bangsa-bangsa besar: Batak, Jawa, Madura, Dayak, Bali, Papua, Minahasa, Ambon, Minang, Timor, dan lain-lain, bahkan Sunda, walau secara teritorial berada di Pulau Jawa. Semua bangsa ini terikat secara tradisi dalam kebudayaan Nusantara yang disatukan secara lingua franca via bahasa Melayu pasar yang egaliter dalam membangun berbagai jenis hubungan, terutama perdagangan. Barangkali (juga) secara identitas, bertahun-tahun lalu sebelum terbentuk identitas Nusantara (atau berabad?), bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara ini sanggup membedakan diri dengan tradisi besar yang terjadi di luar Nusantara, yakni Benua Asia dan Australia. Akibat berikutnya terpaksa "mengaku" sebagai bangsa kepulauan alias Nusantara. Begitulah: mengapa begitu getol Bung Karno menyerukan: character national building setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.

Penjajahan Belanda selanjutnya hanyalah mempertegas keterikatan ini sebagai satu kesatuan ekonomi politik dan militer dalam menghadapi kekuatan di luar kepulauan. Sebelumnya, ikatan begitu longgar. Pergaulan antarbangsa di kepulauan dianggap sebagai layaknya berteman atau bersahabat saja walaupun nilai Islam telah mengakar kuat di Nusantara (dengan catatan: Hindu dan Buddha pun telah menjadi nilai pergaulan di Nusantara). Kita ingat bagaimana ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511: seluruh bangsa di Nusantara merasa kejatuhan Malaka adalah hitungan waktu untuk kejatuhan mereka sendiri. Karenanya dari tanah Jawa, Pangeran Adipati Unus alias Pangeran Sabrang Lor (bukan: Loring Pasar, Sutawijaya) dan ratu perempuan Jepara yang berani: Kalinyamat, menyerukan persatuan dan memobilisasi penyerangan ke Malaka sebagai langkah menghambat penjajahan Barat memasuki ranah kepulauan Nusantara.

Kini, di tengah arus deras modernisasi dan tata global internasional yang tampak menghendaki cara-cara kehidupan baru, persatuan atau pun front persatuan tetap tampak tak lapuk. Nilai-nilai lama dan makna Indonesia sebagai negara persatuan tak begitu saja mudah diabaikan. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Perpecahan di Nusantara yang mengakibatkan kekalahan menghadapi serbuan kolonialisme telah dijawab dengan front persatuan dalam berbagai cara seperti Sumpah Pemuda hingga berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan menghasilkan kemenangan dalam segi-segi tertentu.

Dalam makna peringatan atas kejadian historis, masih bisa dilihat bagaimana persatuan itu terus diusahakan, terutama pada hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus 1945. Kini kita pun sedang melangkah menuju 100 tahun kebangkitan nasional. Apa yang sudah bisa kita banggakan kepada angkatan Wahidin Sudiro Husodo, Tirto Adhi Soeryo, Soetomo, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain yang merupakan inspirator kebangkitan rakyat Indonesia?

Tak ada yang menyangkal kini kita adalah bangsa yang bangkrut. Tapi dari mana kebangkrutan kita ini berasal? Tentu bukan karena nasib bangsa kita yang buruk. Tentu bukan karena Tuhan menghendaki kita untuk terus-menerus miskin sementara kita tinggal di limpahan rahmat Tuhan: yakni Indonesia yang kaya raya di darat dan lautan. Lagi, utang-utang luar negeri menjerat kita untuk jatuh pada kubangan lumpur kemiskinan....

Karenanya, dengan persatuan yang terus-menerus diusahakan dan dibangun itu, seharusnya semakin ada kehendak dan kesanggupan kita untuk membangun persatuan yang konkret menghadapi serangan penjajahan baru: neoliberalisme yang telah nyata menggiring kita kembali menjadi bangsa kuli, tak merdeka secara ekonomi, politik dan budaya; bekerja untuk perusahaan asing yang hanya mengeruk kekayaan alam kita tanpa peduli pada kesejahteraan sang kuli. Secara historis, ada kesanggupan kita untuk kembali bangkit bersatu menghalau penjajahan baru itu. (*)

©2008 VHRmedia.com