Voice of Human Rights News Center

Inspirasi

Pendatang dan Makelar yang Menjengkelkan

10 September 2008 - 9:17 WIB

Gunawan Budi Susanto

DUA tahun lalu saya membeli tanah dan mendirikan rumah - yang belum juga rampung hingga sekarang - di kampung di pinggiran kota Semarang. Gebyog, Kecamatan Gunungpati, itulah kampung saya sekarang.

Saya memang memilih tinggal di kampung, jauh dari keramaian. Jujur, saya menyingkiri pola dan gaya hidup kekotaan! "Bukan lantaran kantung cekak yang membuat kau memilih tinggal jauh dari keramaian kota? Bukankah tanah di kawasan atas, termasuk Gunungpati, memang jauh lebih murah ketimbang di kota?" tetak Kluprut sambil cengengesan.

"Uangku memang cuma cukup buat membeli tanah di pinggiran kota. Namun jika punya duit lebih banyak, aku justru memilih tinggal lebih jauh lagi dari kota," sahut saya.

"Oke, kau menyingkir dari kota lantaran tak tahan hidup bertetangga dalam pola hubungan dol-tinuku, transaksional. Kau jual, aku beli! Iklim pergaulan yang seolah-olah guyub, tetapi sebenarnya setiap keluarga, setiap orang hidup, hidup secara nafsi-nafsi. Begitukah?"

"Ya, itu satu dari banyak alasan lain."

"Namun, sadar atau tidak, kehadiranmu di kampung itu juga membawa penyakit bukan? Ingat guyonan Pak Pir, tetangga barumu, sang ketua RT, bahwa kau adalah ‘pendatang menjengkelkan'?"

Saya terdiam. Ya, saya memilih tinggal di kampung, jauh dari keramaian kota, pertama-tama karena ingin ruang bernafas lebih lebar, ruang bernafas lebih segar. Maka, kehijauan, ruang terbuka hijau, jadi prasyarat utama. Itu cuma mungkin saya peroleh di pedesaan. Syukur-syukur ada rumpun bambu di belakang rumah. Wow!

Suatu ketika dengan nada guyon Pak Pir bilang, "Memang sampean tak membikin kerusakan secara kasatmata. Sampean datang ke kampung ini, membeli tanah dan mendirikan rumah. Itu tindakan yang lumrah, lazim, dilakukan para pendatang. Namun, sesungguhnya, sadar atau tidak, tindakan itu telah merusak. Satu-dua pohon mesti sampean tebang bukan? Lalu, ketika rumah sudah berdiri di atas tanah yang dulu kebun, bukankah sampean mengurangi luasan ruang terbuka hijau? Akibatnya, seperti sampean tahu, cadangan air tanah pun berkurang. Jadi, Pak Gun, sebenarnya tanpa sampean sadari, sampean telah menjadi pendatang yang merusak, pendatang yang menjengkelkan, dari perspektif kelokalan kami."

Saya tertempelak. Celaka, alasan kedua saya terpatahkan. Ya, alasan kedua saya memilih tinggal di kampung adalah kebencian terhadap pembangunan perumahan yang merusak lingkungan. Bukankah hampir bisa dipastikan setiap kali pembangunan kompleks perumahan selalu diawali penggusuran (atau dalam istilah keren konversi) lahan, terutama dari tanah produktif seperti sawah, ladang, dan huma? Lalu, proses selanjutnya adalah pengeprasan dan pengurukan yang amat-sangat merusak kontur dan struktur tanah. Coba, berapa ruang terbuka hijau yang porak-poranda? Bolduser memang tak bermata bukan?

TANPA saya sadari, meski dalam skala kecil, saya pun telah melakukan tindakan yang saya benci: merusak lingkungan! Apalagi kau tahu bukan, manajemen lingkungan perumahan senantiasa bersifat eksklusif. Sumber air, sistem drainase, dan pengelolaan sampah, misalnya, hampir bisa dipastikan menafikan pertimbangan kejumbuhan dengan kawasan sekitar perumahan. Sumber air perumahan biasanya adalah sumur artesis, atau sumur bor menurut istilah orang kampung saya. Akibatnya, dalam pemahaman kami, warga kampung, air tanah dalam radius tertentu di luar kawasan perumahan tersedot. Debit air sumur dan sendang di kampung, di luar kawasan perumahan, mengecil.

Sistem drainase di perumahan biasanya berupa selokan beton, sehingga air tak meresap ke dalam tanah. Apalagi muara pembuangan air ke luar perumahan acap kali tak memperhitungkan (kepentingan) kampung sekitar. Maka, tak jarang, terjadilah banjir amat-lokal yang merugikan kawasan di luar perumahan. Volume air yang terbuang dari tahun ke tahun meningkat lantaran tak ada sumur peresapan di kawasan perumahan. Semua serbabeton, semua serbasemen. Sampah pun jadi persoalan memusingkan. Pengelolaan sampah di kompleks perumahan memperburuk penurunan kualitas lingkungan. Acap kali sampah dari perumahan dibuang begitu saja di luar kawasan, tanpa memperhitungkan dampak buruk yang menimpa masyarakat sekitar.

Itulah tiga di antara seabrek kebencian saya atas pembangunan secara masif kompleks perumahan di berbagai tempat, di berbagai kota, di seantero negeri ini. Dan, karena alasan itulah saya menabukan diri tinggal di kompleks perumahan. Apa pun iming-iming yang diberikan!

Celakanya, guyonan Pak Pir ternyata guyon maton. Itulah gurauan yang, bagi saya, mengandung seratus persen kebenaran. Lebih celaka lagi, kini tak jauh dari kampung saya, cuma sekitar satu kilometer, telah dibangun kompleks perumahan. Pupus sudah impian saya untuk dapat tinggal jauh dari keramaian, jauh dari pola dan gaya hidup kekotaan.

Sementara itu bahaya lebih besar mengadang. "Ya, Pak Gun, ada persoalan yang menggelisahkan. Warga kampung kita dengan amat gampang menjual tanah, yang antara lain sampean beli. Masih mending jika mereka menjual tanah untuk modal usaha atau menyekolahkan anak. Namun, celaka, kebanyakan penjualan tanah itu lebih untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Beli motor dan hape bagi anak, atau paling banter memperindah rumah.

"Lebih konyol lagi, Pak, menjelang lebaran seperti saat ini, lebih banyak lagi saudara kita di kampung ini menawar-nawarkan tanah mereka. Alasan mereka, ya lebaran adalah momentum yang patut dirayakan dengan kegembiraan. Dan, kegembiraan lebih terasa nikmat jika dibarengi kemampuan mengganti entah baju, entah cat rumah, dengan yang baru. Biaya yang mesti mereka tanggung bakal teratasi jika tanah mereka laku.

"Tak terasa dari tahun ke tahun penguasaan dan kepemilikan tanah di kampung kita telah berpindah tangan ke orang-orang entah dari mana saja. Persoalannya, banyak pembeli tanah itu tak memiliki kesadaran atau visi lingkungan.

"Kita memang tak berhak menghalang-halangi siapa pun menjual tanah mereka. Dengan dalih penyelamatan lingkungan sekalipun. Yang mungkin kita lakukan, barangkali, adalah membantu mereka agar tanah tersebut berpindah tangan dengan harga wajar dan jatuh ke tangan yang memiliki kesadaran tentang konservasi alam.

"Nah, Pak Gun, sampean punya kenalan lebih banyak dan pergaulan lebih luas. Bagaimana jika sampean berperan sebagai makelar, mencarikan calon pembeli yang sampean tahu persis tak pernah dan tak bakal pernah berlaku semena-sema terhadap alam dan lingkungan kita? Calon pembeli yang memiliki kepedulian terhadap isu penurunan kualitas lingkungan," ujar Pak Pir.

Jadi makelar tanah? Makelar yang selektif memilih calon pembeli berdasar kepedulian mereka terhadap isu lingkungan? Tak adakah jalan lain? Tak adakah strategi lain yang lebih elegan sekaligus lebih efektif dan efisien?

Melihat keterdiaman saya, Pak Pir kembali berkata, "Pak Gun ingat bukan pada pendatang yang membeli tanah di tepian Kali Wetan? Dia mematoki tepian tanahnya menjorok ke sungai, sehingga aliran air sungai mengecil. Bahkan kemudian dia memindah aliran sungai itu, mengubah batas kepemilikan tanah di samping-menyamping tanah miliknya. Bukankah kita tak ingin kejadian itu jadi preseden yang terus berulang setiap kali ada pendatang membeli tanah di kampung ini?"

Saya masih terdiam. Menimbang-nimbang berbagai kemungkinan peran atau tindakan yang bisa saya lakukan untuk sedikit memperlambat penurunan kualitas lingkungan di kampung saya. Jadi makelar, dan memperoleh uang komisi? Ah, jangan-jangan, justru hasrat memperoleh uang komisilah kelak yang lebih kuat ketimbang motif menyumbangkan sedikit kebiasaan mengurangi kerusakan lingkungan? (*)

©2008 VHRmedia.com