Dari Komunitas VHR Corner | Asosiasi KUD Menolak sistem pembayaran rekening PPOB

03 September 2010

Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com

VHR Stories

VHR News

VHR Corner

Jaringan

Dari Komunitas

Asosiasi KUD Menolak sistem pembayaran rekening PPOB

9 September 2008 - 0:22 WIB

Ahmad Muslim

Magelang-Asosiasi KUD se eks Karisidena Kedu menolak system pembayaran listrik PPOB (Payment Point Online Bank) karena dinilai akan sangat merugikan konsumen.

Ditemui dalam acara Rapat Kerja KUD se eks Karisidenan Kedu di Mertoyudan (6/08) Sekretaris Asosiasi KUD, Santoso (35) menyatakan Asosiasi KUD secara tegas menolak rencana PLN memberlakukan system baru tersebut, karena dengan system baru tersebut pelanggan diharuskan membayar rekening listrik melalui Bank dan di kenakan biaya Rp 1.600 per Rekening.

“Disamping merugikan masyarakat karena dibebani biaya lebih, system ini juga akan mengurangi pemasukan KUD” Jelas Santoso.

Sementara itu saat Kru Radio Komunitas KFM menemui Manager PLN APJ Magelang. Ir Albertus Prajantoro, mengatakan pihaknya tidak tau menau terkait progaram baru tersebut, karena program atau kebijakan tersebut adalah keputusan dari PLN pusat.
(Ahmad Muslim KFM)

Tidak ada audio pendukung

Print version Email to a friend
« Arsip Dari Komunitas « Back?