Voice of Human Rights News Center

Ombudsman

Media Lokal Berpandangan Nasional & Global (1)

27 Maret 2008 - 14:52 WIB

Atmakusumah Astraatmadja

Bagaimanakah media pers di daerah menetapkan kebijakan redaksi agar memiliki kemampuan untuk memberdayakan potensi yang tumbuh dalam masyarakat - terutama para pembaca, pendengar, dan penonton media massa yang menjadi perhatian mereka?

 

Pada hemat saya, pertama-tama, kebijakan redaksi mengenai penyajian pemberitaan dan tulisan beropini tetap perlu mengembangkan pandangan yang bersifat nasional dan global, tetapi demi kepentingan kemajuan daerah. Dengan demikian, pers tidak hanya menampung aspirasi sempit, sekadar untuk memenuhi kepentingan kelompok masyarakat di daerah sendiri yang tidak berwawasan luas dan berjangkauan jauh.

 

Kedua, pers hanya mungkin dapat memberikan kontribusi yang ideal bila berupaya memelihara profesionalisme. Profesionalisme pers berarti memenuhi standar jurnalistik yang berlaku universal - yang tidak mudah tunduk pada kepentingan sempit, baik dari pemilik modal perusahaan pers sendiri maupun dari kekuatan politik, kekuatan bisnis, dan kekuatan sosial di luar perusahaan.

 

Pers seperti ini menghormati pluralisme dalam masyarakat, yang diliput dalam karya-karya jurnalistiknya tanpa perlakuan diskriminatif.

 

Pandangan Nasional dan Global

 

Senin 10 Maret 2008 ada sebuah berita bersifat nasional dan global, tetapi juga sarat dengan kepentingan lokal atau daerah di mana pun di negeri ini bila diperhatikan dengan cermat. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum, WEF), organisasi nirlaba internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss, mencatat peringkat Indonesia yang rendah dalam Indeks Perjalanan dan Daya Saing (Travel and Competitiveness Index) tahun ini. Yaitu, nomor 80 dari 130 negara yang diamati. Ini lebih rendah dari para tetangganya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

 

Peringkat tahun ini merosot dibandingkan tahun lalu ketika masih berada pada nomor 60 dari 124 negara yang diamati. Peringkat yang rendah ini disebabkan oleh bermacam-macam perkembangan yang kurang nyaman di Indonesia. Pemeliharaan kesehatan dianggap buruk dan infrastruktur kesehatan tidak memadai. Fasilitas kesehatan rendah karena jumlah dokter kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang demikian tinggi, jumlah ranjang di rumah sakit tidak mencukupi kebutuhan, dan upaya merawat kebersihan serta menyediakan air bersih tidak memadai.

 

Mutu fasilitas pariwisata juga rendah. Ini termasuk mutu kamar hotel, kehadiran perusahaan penyewaan mobil yang profesional, dan ATM yang dapat digunakan untuk kartu kredit. Akibat keadaan yang tidak nyaman di Indonesia, seperti tergambar dalam kelemahan-kelemahan itu, para wisatawan kurang tertarik berkunjung ke sini walaupun negeri ini memiliki demikian banyak objek pariwisata. Demikian menurut WEF.

 

Seperti diakui Thamrin Biwana Bachri, pejabat di kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, kita memang kekurangan fasilitas yang diperlukan para wisatawan. Ini termasuk hotel yang nyaman, toilet umum yang bersih, bandar udara yang dikelola dengan rapi, dan akses yang mudah ditempuh ke tempat-tempat pariwisata.[1]

 

Pengutipan berita yang demikian sarat informasi sekadar sebagai contoh ada banyak masalah nasional dan global yang juga dapat, dan malahan perlu, ditanggulangi secara lokal oleh pemerintah dan masyarakat daerah. Pers lokal tentu dapat memberikan dorongan bagi upaya-upaya pembangunan yang serius di daerah, mulai dari penyediaan hotel yang nyaman sampai pemeliharaan toilet yang bersih - sebagaimana diharapkan para pengamat internasional. Dengan mengembangkan pemberitaan seperti itu, untuk membuka mata publik, termasuk para pejabat di daerah, berarti pers ikut memberdayakan potensi masyarakat di daerah.

 

Profesionalisme Pers

 

Pemberitaan yang kritis, yang mengutamakan kepentingan umum yang berjangkauan jauh ke depan, memang hanya dapat dikembangkan oleh pers profesional dan independen. Namun, harus diakui sejauh ini toleransi terhadap keterbukaan dalam pemberitaan yang kritis masih terbatas di banyak daerah di Indonesia.

 

Bila informasi dari hasil pengamatan lembaga internasional tersebut dikaitkan dengan keadaan di kota-kota dan di tempat-tempat pariwisata di daerah, mungkin banyak pejabat daerah dan kelompok masyarakat yang tersindir. Akibatnya, dapat timbul konflik antara publik di daerah dan pers yang memberitakannya, walaupun melengkapi laporan itu dengan contoh-contoh faktual. (Atau, karena dilengkapi dengan bukti-bukti faktual, maka publik di daerah malah merasa lebih tersindir lagi.)

 

Konflik demikian lebih-lebih lagi dapat timbul jika pemberitaan itu menyangkut masalah yang lebih sensitif. Umpamanya, yang bersentuhan dengan persoalan agama atau adat istiadat setempat. Misalnya, bila dikatakan pemberlakuan peraturan daerah (perda) yang bernuansa agama dan adat istiadat di daerah tertentu menghambat kreativitas dan dinamika masyarakat.

 

Masih adakah keberanian media pers daerah untuk memberitakan hasil penelitiannya, seandainya ditemukan versi negatif bahwa sebagian masyarakat menganggap perda tertentu menyebabkan mereka merasa tidak lagi nyaman tinggal di kampung halaman? Atau, bahwa perda itu bias gender - sama seperti uraian dalam buku-buku sekolah kita - sehingga sebagian masyarakat kurang dapat memberikan kontribusi pada kegiatan untuk memajukan kehidupan di daerah sendiri? Atau, bahwa perda itu menyebabkan banyak wisatawan enggan berkunjung ke daerah karena keterbatasan kebebasan?

 

Di Provinsi Jambi ada pandangan yang menarik dan unik bahwa pemasangan advertorial oleh pemerintah daerah di media pers lokal mencerminkan konflik antara pers dan publik (makna "publik" dalam arti luas, termasuk pejabat pemerintah). Dalam arti, informasi yang keliru dari pejabat pemerintah daerah pada advertorial itu seolah-olah tidak dapat disangkal karena dianggap sudah memiliki "kebenaran absolut."

Ini adalah pendapat Nasrul Thahar, wartawan senior dan mantan koresponden harian Kompas di Jambi, ketika berbicara pada lokakarya "Konflik Publik dengan Media Pers: Bagaimana Pemecahan dan Penyelesaiannya di Daerah" yang diadakan Lembaga Pers Dr Soetomo dan UNESCO di Jambi 5 September 2007.

 

Meskipun informasi dalam advertorial itu sebetulnya tidak akurat, pers di Jambi, menurut Nasrul Thahar, lazimnya tidak berupaya menyiarkan informasi lain untuk mengoreksi kesalahan informasi pada advertorial itu. Di sinilah letak konflik antara pejabat pemerintah dan media pers, berupa "tekanan komersial" dari pemasang advertorial untuk tidak menyangkal informasi di dalamnya.

 

Menurut Nasrul Thahar, konflik media pers di Jambi dengan pejabat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota disebabkan"rasa tidak enak" atau rasa tersinggung, atau ketidakpuasan para pejabat karena, umpamanya, munculnya pemberitaan yang negatif tentang suatu proyek.

 

Penyelesaian untuk konflik itu tidak lazim atau tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Hak jawab yang digunakan oleh pejabat bukan, misalnya, berupa "Surat kepada Redaksi", melainkan dalam bentuk advertorial - yang menyebabkan berita negatif langsung berhenti tanpa follow up.

 

Nasrul Thahar mengatakan, isi informasi dalam advertorial bisa tidak benar sehingga merugikan publik karena mendistorsi keakuratan informasi yang mereka perlukan. Dalam media pers di Jambi, advertorial bisa menjadi berita utama di halaman muka.Pemuatan kata "Advertorial" dalam media pers baik di Jambi maupun di banyak daerah lain, pada umumnya menggunakan ukuran huruf yang sangat kecil, misalnya 8 point. Banyak pula advertorial yang hanya ditandai dengan singkatan "Adv" yang ditempatkan pada akhir tulisan. Bila pembaca tidak memperhatikan bagian akhir tulisan, atau tidak membaca tulisan itu sampai selesai, mungkin tidak menyadari bahwa tulisan itu semacam iklan. (bersambung)

 

- Artikel ini disampaikan sebagai materi kuliah umum di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, 13 Maret 2008

©2008 VHRmedia.com