Voice of Human Rights News Center

Berita

Penyerangan FPI terhadap AKKBB

5 Anggota FPI Tersangka Penyerangan AKKBB

2 Juni 2008 - 18:32 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menetapkan 5 anggota Front Pembela Islam sebagai tersangka pelaku penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (1/6).

 

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri seusai menerima pengaduan sejumlah aktivis prodemokrasi di kantornya, Jakarta, Senin (2/6). Bambang menyatakan pihaknya akan menindak tegas anggota FPI yang terlibat penyerangan itu. "Tidak ada siapa pun di negara ini yang bisa melakukan kekerasan," katanya.

 

Bambang Hendarso meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan terhadap para tersangka yang akan mengungkap dalang penyerangan itu. Namun dia tidak mau menyebutkan nama-nama tersangka, karena masih dalam proses penangkapan. "Mudah-mudahan hari ini anggota kami sudah bisa menangkap ke-5 tersangka," ujarnya.

 

Pengaduan ke Mabes Polri disampaikan oleh beberapa elemen prodemokrasi di antaranya Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Demos, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR, Gerakan Pemuda Anshor, Setara Institute, serta Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta.

 

Selain menuntut polisi menindak tegas anggota FPI pelaku penyerangan terhadap AKKBB, mereka juga meminta pemerintah membubarkan FPI. Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, yang datang mewakili PBHI menyatakan polisi diharapkan tidak hanya menindak pelaku di lapangan. "Kabareskrim akan melapor ke Kapolri untuk membahas tindakan selanjutnya. Mereka sudah punya informasi siapa orangnya," kata Arbi Sanit.

 

Direktur Eksekutif Demos Asmara Nababan meminta polisi menindak FPI secara organisasional. Dia mendesak polisi bekerja sama dengan instansi terkait untuk membubarkan FPI. "Sebab ini bukan kewenangan polisi saja," ungkapnya.

 

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan negara berhak membubarkan FPI. Sebab, FPI membenarkan penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. "Negara punya kewenangan membubarkan organisasi yang secara administratif organisasi biasa, tapi sebenarnya organisasi kejahatan," kata Hendardi.

 

Pada Minggu (1/6) FPI menyerang anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang sedang menggelar apel peringatan hari lahir Pancasila di Monumen Nasional. Koordinator AKKBB Anik HT mengatakan, FPI melakukan pemukulan dengan kayu bendera dan pentungan. Salah satu korban, M Guntur Romli, Direktur Program Jurnal Perempuan, mengalami patah tulang hidung dan retak di pelipis akibat penyerangan itu. (E1)

©2009 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 6 Januari 2009
  Bekas Kadisdik Palu Tersangka Korupsi DAK
• 6 Januari 2009
  35 Perusahaan Jatim Ajukan Penangguhan UMK
• 1 Januari 2009
  79 Polisi Banten Lakukan Pelanggaran, 1 Dipecat
• 1 Januari 2009
  5.006 Polisi Jateng Lakukan Pelanggaran
• 30 Desember 2008
  1.265 Polisi Jatim Terlibat Pelanggaran Hukum