Voice of Human Rights News Center

Berita

Krisis Global

77 Perusahaan Jateng Minta Penangguhan UMK

13 Januari 2009 - 14:45 WIB

Andhika Puspita Dewi

VHRMedia, Semarang - Sebanyak 77 perusahaan di Jawa Tengah mengajukan penangguhan penerapan kebijakan upah minimum kabupaten/kota. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah masih menunggu proses pengajuan penangguhan itu. 

"Mereka telah direkomendasikan ke Gubernur Jawa Tengah dan baru akan ditetapkan 22 Januari nanti," kata Ketua Dewan Pengupahan Jateng Siswo Leksono dalam sidang komisi DPRD Jateng, Selasa (13/1).

Menurut Siswo yang juga  menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK sangat sedikit dibanding jumlah perusahaan di provinsi ini yang mencapai 1.600 buah. Banyak perusahaan yang akan mampu menghadapi krisis ekonomi global tanpa perlu melakukan pemutusan hubungan kerja. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Djoko Wahyudi mengatakan,  penurunan harga bahan bakar minyak tidak cukup membantu 77 perusahaan tersebut, sehingga tetap berharap UMK di wilayah masing-masing dapat ditinjau. "Untuk sektor tertentu, seperti rokok, memang terbantu dengan turunnya harga BBM. Tapi untuk tekstil dan eksportir lain, tetap kesulitan karena tidak adanya pembeli."

Setelah memanggil para pengusaha, dalam waktu dekat DPRD Jateng juga akan memanggil serikat pekerja untuk mencari solusi bagi masalah tersebut.  

Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, tahun lalu 30 perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran UMK dan hanya dua perusahaan yang dikabulkan. Selain itu, 3.441 buruh dari 31 perusahaan di provinsi ini mengalami pemutusan hubungan kerja selama tahun 2008. "Juga terdapat 4.860 tenaga kerja yang dirumahkan akibat berbagai krisis selama 2008. Para tenaga kerja yang terkena PHK dan dirumahkan itu berasal dari 31 perusahaan di 12 kabupaten/kota di Jateng," kata Siswo Leksono. (E2)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Tarif Angkutan Jawa Tengah Turun 7%
• 16 Januari 2009
  Bawaslu Minta Batasan Politik Uang Dipastikan
• 16 Januari 2009
  Apindo Minta PLN Tingkatkan Pelayanan
• 15 Januari 2009
  Obama Diminta Perhatikan HAM
• 13 Januari 2009
  Izin Turun, Kejati Siap Periksa Bupati Purworejo

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )