Voice of Human Rights News Center

Berita

Ahmadiyah Tegal Dipaksa Hentikan Ibadah

23 April 2008 - 10:9 WIB

Bustanul Arifin

Vhrmedia.com, Tegal - Pengikut Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Tegal dipaksa menandatangani nota kesepakatan berisi kewajiban menghentikan aktivitas ibadah. Hal itu itu juga berlaku bagi pengikut Ahmadiyah di Kabupaten Pemalang dan Brebes.

 

Pertemuan yang dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tegal  dan Forum Kerukunan Umat Bragama itu dilakukan di aula Mapolres Tegal. Dalam pertemuan yang diwarnai adu argumentasi tentang ajaran Islam itu wakil Ahmadiyah mencoba menjelaskan dasar-dasar keyakinan mereka kepada perwakilan MUI.

 

KH Khumaedi ZA dari MUI menyarankan Ahmadiyah menghentikan aktivitas ibadah sampai ada kepastian hukum dari pemerintah pusat. "Demi keselamatan Jamaah Ahmadiyah maka harus menghentikan semua aktivitas. Kami meminta mereka bertobat dan kembali ke ajaran Islam," katanya.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Damhar Abu Dhapes mengatakan Ahmadiyah lebih baik membuat agama baru, karena masih mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. "Kalau jadi agama baru, kami (FKUB) bisa menerima keberadaan mereka. Kalau tidak, sebaiknya kembalilah segera ke jalan yang benar," ujarnya.

Usai adu argumentasi akhirnya perwakilan Ahmadiyah dipaksa menandatangani nota kesepakatan untuk menghentikan aktivitas dan saling menjaga situasi agar aman dan kondusif. "Jangan sampai setelah tanda tangan nota kesepakatan Jamaah Ahmadiyah melanggar ketentuan di dalamnya. Jangan membuat masyarakat terpancing dan berbuat yang tidak-tidak," kata Khumaedi dari MUI.

Subagyo, perwakilan Jamaah Ahmadiyah Tegal, menilai tindakan memaksa menghentikan aktivitas ibadah itu sebagai arogansi penguasa daerah terhadap warganya. "Sampai saat ini pemerintah pusat belum memutuskan apa pun yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Meski kami tanda tangani nota kali ini, untuk ibadah akan tetap dilakukan sesuai keyakinan kami," tegasnya.

Ahmadiyah di Kabupaten Tegal memiliki 300 pengikut yang juga asal Kabupaten Pemalang dan Brebes. Menurut Subagyo, kegiatan mereka legal karena mengantongi surat keputusan dari Departemen Kehakiman tahun 1982. "Saat ini hanya kegiatan salat yang kami lakukan," katanya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Juni 2008
  Pemerintah Gagal Jaga Kebinekaan
• 13 Juni 2008
  Komnas Perempuan: Cabut SKB Ahmadiyah
• 13 Juni 2008
  DPR Minta Pemerintah Awasi Pelaksanaan SKB
• 12 Juni 2008
  PBNU Mau “Bimbing” Ahmadiyah
• 11 Juni 2008
  SKB 3 Menteri Langgar Kovenan Internasional