Voice of Human Rights News Center

Berita

Diduga Terlibat Korupsi BLBI

Akhirnya DPR Setuju Boediono Gubernur BI

8 April 2008 - 10:42 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memilih Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode lima tahun mendatang. Dalam pemungutan suara secara tertutup, Senin (7/4), 45 dari 46 anggota Dewan yang hadir memilih Boediono menggantikan Burhanuddin Abdullah.

 

Ketua Komisi XI Awal Kusumah mengatakan, pemilihan semula akan dilakukan secara aklamasi, namun batal karena ada satu suara yang menolak Boediono menjadi Gubernur BI. "Komisi sudah menyelesaikan pemilihan Gubernur BI. 45 anggota Dewan memilih Boediono, satu menolak," katanya.

 

Sebelum pemungutan suara, Boediono yang masih menjabat Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR selama 6 jam. Dalam pemaparan visi dan misi, dia menyatakan akan menguatkan fungsi BI untuk stabilitas ekonomi. Hal itu bisa dilaksanakan dengan menyusun landasan hukum dan protokoler kerja BI.

 

"Diperlukan semacam rancangan undang-undang atau jaring pengaman yang mengatur pengambilan keputusan di masa krisis," kata Boediono di hadapan anggota Komisi XI.

 

Boediono menyatakan akan melakukan konsolidasi struktur perbankan nasional untuk meningkatkan posisi BI dalam sistem pasar. "Krisis selama ini adalah contoh tertinggalnya kita dengan sistem pasar," kata guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu.

 

Dia akan mempererat hubungan BI dengan pemerintah dengan melakukan reformasi perbankan dan menjaga independensi bank sentral. "Saya tidak bisa janji apa-apa, selain dedikasi dan pengabdian. Jika saya dipilih sebagai Gubernur Bank Indonesia, saya percaya hubungan Bank Indonesia dengan Komisi XI akan tetap baik," ujarnya.

 

Anggota Komisi XI yang menolak Boediono menjadi Gubernur BI adalah Drajad Wibowo dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Drajad meragukan beberapa pilihan kebijakan ekonomi bank sentral yang akan diambil Boediono setelah menjabat sebagai Gubernur BI. Misalnya, usulan tentang pemerataan pembangunan ekonomi. "Itu bisa dilakukan saat dia menjadi Menko dan Menkeu. Tidak ada kewenangan BI," katanya.

 

Drajad juga mempersoalkan keterlibatan Boediono dalam pengguliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997 yang akhirnya dikorupsi. Drajad kecewa atas jawaban Boediono seputar BLBI. "Ketika saya tanya tanggal-tanggalnya, beliau tidak menjawab secara tuntas karena ada interupsi-interupsi," ujarnya.

 

Ketika skandal korupsi BLBLI terjadi, Boediono adalah salah seorang direktur BI yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengucuran dana BLBI. Menurut Drajad, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan 15 Agustus 1997, BI mengeluarkan keputusan bahwa setiap bank yang bersaldo-debet di BI tetap berhak mengikuti kliring, termasuk penarikan tunai dan transfer dana hingga keadaan ekonomi membaik.

 

Namun BPK menyatakan keputusan itu disalahgunakan para bankir. Akibatnya, tiga direktur BI selain Boediono, yaitu Heru Supratmo (almarhum), Hendrobudiyanto, dan Paul Soetopo Tjokronegoro pada Juni 2005 masing-masing dihukum 18 bulan dan denda Rp 20 juta subsider 2 bulan kurungan. "Saya tidak akan memilih orang yang membuat keputusan di masa lalu sehingga membuat koleganya dihukum," kata Drajad.

 

Boediono tidak membantah keterlibatannya dalam pengucuran dana BLBI. Sebab, kata dia, kondisi saat itu darurat. Bahkan dia sempat dipanggil DPR dan Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi BLBI.  "Suasana seperti langit mau runtuh," katanya.

 

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah telah memasung DPR dengan hanya mengajukan calon tunggal Gubernur BI. Dia akan menjadikan hal itu sebagai catatan penting pada rapat paripurna pengesahan Boediono sebagai Gubernur BI, Kamis (10/4) mendatang. "Saya kecewa bukan pada pencalonan Pak Boediono, tetapi karena adanya calon tunggal," ujarnya. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Diduga Dana Operasional Pendidikan Disunat
• 15 Januari 2009
  Mantan Buruh Migran Mengadu ke DPRD
• 15 Januari 2009
  ICW Laporkan Dugaan Korupsi PT KAI ke Kejagung
• 14 Januari 2009
  Sering Rapat di Hotel, DPRD Banten Dikiritik
• 13 Januari 2009
  3 Terdakwa Korupsi di Gresik Jadi Tahanan Kota