Voice of Human Rights News Center

Berita

DIY Rancang Perda Gelandangan & Pengemis

Anak Jalanan Bukan Sampah Masyarakat

16 April 2008 - 11:3 WIB

Reza Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Ratusan anak jalanan menolak rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Perlindungan Anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menolak dianggap sebagai sampah masyarakat.

Koordinator Gerakan Kaum Jalanan Merdeka, Anto Maryanto, yang memimpin aksi di kantor DPRD Yogyakarta, Selasa (15/4), menyatakan unjuk rasa dipicu kabar bahwa DPRD akan segera mengesahkan Raperda Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Raperda itu akan menjadi pembenaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan kekerasan terhadap anak jalanan yang dianggap sampah masyarakat. "Kami menolak dianggap sampah masyarakat," katanya.

 

Menurut Anto, salah jika pemerintah daerah menangani orang miskin dan gelandangan di jalan-jalan Yogyakarta dengan cara diskriminatif. Dia menduga raperda itu hanya latah meniru perda serupa yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta. "Kami (gelandangan dan pengemis) juga punya hak. Kami juga warga negara yang dilindungi undang-undang," ujarnya.  

Dalam unjuk rasa itu para anak jalanan dari berbagai profesi, seperti pengamen, pengemis, dan gelandangan itu membawa belasan spanduk berisi penolakan Raperda Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Spanduk itu antara lain bertuliskan "Kami Juga Butuh Makan", "Satpol PP Sok Eksyen", dan "Kami adalah Korban Kekerasan".

Mereka khawatir pemberlakuan raperda itu menjadi alasan Pemprov Yogyakarta menangkapi anak jalanan. "Kami kan cari uang, bukan kriminal! Kalau kami dianggap sampah masyarakat karena dekil begini, ya namanya juga anak jalanan," kata Gandung, remaja pengamen yang sering mangkal di Stasiun Tugu.

Setelah sekitar 1 jam menggelar aksi di kantor DPRD Yogyakarta, para anak jalanan itu ditemui seorang anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Anggota Dewan itu berjanji menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa dalam rapat pembahasan raperda tersebut. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  Caleg & Capres Tak Peduli Korban Lapindo
• 13 Januari 2009
  AJI & MA Sepakat soal Penanganan Kasus Pers
• 5 Januari 2009
  Kejagung Punya 38 Rekening Liar & 14 Titipan
• 31 Desember 2008
  JAM Pidsus: PT SRD Jangan Beropini Menyesatkan
• 23 Desember 2008
  Pengungsi Anak di Yunani Rentan Penyiksaan