Voice of Human Rights News Center

Berita

Anwar Ibrahim Tolak Pengambilan DNA

18 Juli 2008 - 11:4 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Kuala Lumpur - Kepolisian Malaysia membebaskan Anwar Ibrahim, Kamis (17/7), dengan jaminan. Dia dikenai wajib lapor pada 18 Agustus 2008. Pemimpin oposisi ini ditahan dengan tuduhan melakukan sodomi.

 

Setelah pembebasan Anwar Ibrahim menyatakan tuduhan yang membuatnya ditahan semalam itu rekayasa pemerintah untuk memojokkan dirinya. "Mereka tidak punya alasan menuduh saya," kata Anwar seperti dilansir kantor berita BBC.

 

Mantan Wakil Perdana Menteri era Mahattir Mohammad itu menyebut tuduhan itu bagian dari dendam turun-temurun. Dia menuduh Perdana Menteri Abdullah Badawi menyalahgunakan jabatan dengan membiarkan penahanan dirinya.

 

Saat diperiksa selama 8 jam Anwar dicecar pertanyaan seputar tuduhan sodomi terhadap Mohamad Saiful Bukhari Azlan, bekas pembantunya. Pengacara Sivarasa Rasiah mengatakan kliennya menjawab pertanyaan polisi, namun menolak memberikan sampel DNA.

 

Anwar mengecam polisi karena selama ditahan diperlakukan seperti tahanan umum dan ditempatkan di sel yang tidak layak huni. Akibatnya kini dia perlu perawatan medis. "Menyedihkan tidur di sel dengan lantai semen yang dingin tanpa alas. Itu penderitaan terburuk," katanya.

 

Anwar mengutuk tindakan pemeriksa yang mengukur kemaluannya. "Mereka melihat semua bagian pribadi saya. Tentu saja saya menolak untuk dipotret karena itu akan segera dimasukkan ke YouTube!" kata Anwar seperti dikutip Al Jazeera.

 

Tuduhan sodomi ini merupakan yang kedua setelah Anwar Ibrahim dijebloskan di penjara pada tahun 1998 dan bebas tahun 2004. Penahanan kali ini dikhawatirkan meningkatkan ketegangan politik, setelah partai oposisi yang dipimpinnya meraih kemenangan terbesar sepanjang sejarah pemilu parlemen Malaysia Maret lalu. (E1)

©2009 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 14 Januari 2009
  Organda Surabaya Tolak Turunkan Tarif Angkutan
• 9 Januari 2009
  Sopir Surabaya Tolak Tarif Angkot Turun
• 12 Desember 2008
  Pemprov Banten Tolak Usulan Revisi UMK Tangerang
• 10 Desember 2008
  FPDIP Tolak Pengesahan RUU Mahkamah Agung
• 4 Desember 2008
  Negara Pulau Tolak Musnah dari Bumi