Voice of Human Rights News Center

Berita

BMI Minim Perlindungan, BNP2TKI Dipertanyakan

19 September 2008 - 18:50 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Migrant Justice mengecam sikap pemerintah yang getol menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, namun mengesampingkan perlindungan terhadap mereka.

Dalam unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (19/9), koordinator kampanye Migran Justice Tajudin Kabbah mengatakan, perlindungan terhadap buruh migran harus diutamakan. Sumbangan pejuang devisa tersebut untuk kesejahteraan negara sudah selayaknya diganjar pelayanan dan perlindungan yang memadai.

Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terdapat 6 juta buruh migran Indonesia yang tersebar di 41 negara menghidupi 5 anggota keluarga di tanah air. Artinya kehidupan 30 juta warga negara bergantung dari keringat buruh migran. "BNP2TKI  hanya memburu kuota, tanpa mengatur mekanisme penempatan yang jelas," kata Tajudin.

Menurut dia, BNP2TKI setiap hari mendapat Rp 25 juta dari hasil memeras BMI. Sebanyak  80% BMI yang pulang melalui Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dimintai uang oleh sopir angkutan BNP2TKI di luar ongkos resmi. Besaran pungutan liar itu Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per orang.

Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah serius melindungi BMI. Penganiayaan dan diskriminasi terhadap BMI tidak pernah direspons serius oleh pemerintah. "Kami meminta perlindungan itu dimulai dari prapemberangkatan, saat bekerja, hingga pulang ke tanah air," kata Tajudin.

Pemerintah juga didesak meratifikasi Konvensi 100/1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan meninjau keberadaan BNP2TKI. "Kami meminta dibentuk komisi nasional perlindungan TKI," ujar Tajudin Kabbah. (E1)

Foto: VHRmedia/ Dian Ali Rachman

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 29 Oktober 2008
  Paspor Geometrik Tak Jamin Perlindungan BMI
• 22 Oktober 2008
  Pemkot Semarang Rahasiakan Usulan UMK
• 13 Oktober 2008
  Anggaran Pengelolaan Lingkungan Jatim Minim
• 10 Oktober 2008
  Kualitas Calon Hakim Agung Dipertanyakan
• 26 September 2008
  RUU Pornografi Minim Perlindungan Anak

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )