Voice of Human Rights News Center

Berita

Aturan Kampanye

Bawaslu Minta Batasan Politik Uang Dipastikan

16 Januari 2009 - 18:1 WIB

Hervin Saputra & Nina Suartika

VHRmedia, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta penentuan batasan pelanggaran politik uang dan kampanye hitam (black campaign) dalam pemilu dipastikan. Tanpa kepastian batasan, Bawaslu kesulitan mengawasi dua pelanggaran tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Bawaslu Wahidah Suaib dalam diskusi "Pemilu Bisa Tepat Waktu?" di gedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Jumat (16/1). "Tidak jelas batasan aturan money politic dan black campaign," ujar Wahidah.

Kerancuan batasan pelanggaran menyulitkan Bawaslu karena terdapat sejumlah perbedaan pandangan antara instansi negara terkait seperti Kejaksaan Agung dan kepolisian. Dia memberikan contoh pembagian sembako dalam kampanye sulit dianggap sebagai politik uang jika tidak ada batasan. Contoh lain undian berhadiah sebagai bagian kampanye. "Bagaimana kami bisa mengawasi, karena pelanggarannya tidak begitu detail?" katanya.

Menurut Wahidah, potensi tindakan politik uang diperkirakan kian besar sejak keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak menyebabkan persaingan antarcaleg semakin ketat. "Pasca-keputusan MK, adrenalin politisi akan tinggi untuk bertarung."

Wahidah meminta Komisi Pemilihan Umum bersama instansi terkait seperti Polri dan Kejaksaan Agung duduk bersama membahas penentuan batasan politik uang dan kampanye gelap. KPU dapat menerapkannya dengan merevisi Peraturan KPU Nomor 19 tentang Kampanye atau memasukkannya ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemilu.

Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, penyelesaian sengketa di MK hendaknya menjadi proses terakhir. Sebelum sampai di MK, sengketa harus selesai di tingkat Panitia Pengawas Pemilu dan Bawaslu bersama polisi dan Kejaksaan Agung.

Berdasarkan pengalaman kasus pemilihan kepala daerah, menurut Akil, ketidakmampuan Bawaslu menyelesaikan menjadi penyebab kasus harus diselesaikan di MK. "Semua sengketa harus selesai dulu di bawah." Bercermin pada penyelesaian sengketa pilkada, Akil optimistis lembaganya mampu menyelesaikan sengketa Pemilu 2009. (E2)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Apindo Minta PLN Tingkatkan Pelayanan
• 15 Januari 2009
  Obama Diminta Perhatikan HAM
• 13 Januari 2009
  Pemerintah Siapkan 3 Opsi Tarik Uang Tommy
• 13 Januari 2009
  77 Perusahaan Jateng Minta Penangguhan UMK
• 13 Januari 2009
  KPK Minta DPR Usut Potongan Gaji PNS

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )