Voice of Human Rights News Center

Berita

Korupsi Bank Indonesia

Burhanuddin Abdullah Divonis 5 Tahun

29 Oktober 2008 - 14:40 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Burhanuddin Abdullah 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Bekas Gubernur Bank Indonesia ini terbukti bersalah melakukan korupsi aliran dana BI Rp 100 miliar.

Dalam pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/10), hakim menyatakan Burhanuddin terbukti memimpin dan menyetujui hasil rapat dewan gubernur pada 3 Juni 2003. Rapat itu memutuskan menggunakan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Rp 100 miliar untuk membiayai bantuan hukum bekas pejabat BI yang terlibat korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Seharusnya terdakwa bisa menolak dan tidak menyetujui keputusan itu," kata Gus Rizal selaku hakim ketua.

Menurut Gus Rizal, selain bantuan dana itu tidak terdaftar dalam mata anggaran, kondisi keuangan BI saat itu dalam keadaan defisit. Burhanuddin sebagai pemimpin BI seharusnya menunda keputusan tersebut.

Hakim menilai pada RDG 3 Juni 2003 Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan (Deputi Gubernur BI), Bun Bunan Hutapea (Deputi Gubernur), Taslim Tajuddin (Deputi Gubernur), dan Oey Hoey Tiong (Direktur Hukum BI) melakukan kesepakatan untuk mengucurkan dana YPPI itu.

Kesepakatan juga dilakukan Burhanuddin bersama sejumlah deputi BI lainnya pada RDG 22 Juli 2003. Rapat itu antara lain menyetujui pembentukan Panitia Sosial Kemasyarakatan untuk mempermudah penarikan dana. "Ini adalah perencanaan bersama. Tanpa RDG 3 Juni dan 22 Juli, penarikan dan penggunaan dana tidak terwujud," kata hakim Gus Rizal.

Dana bantuan hukum diberikan kepada sejumlah bekas pejabat BI, dia ntaranya bekas Direktur Paul Sutopo (Rp 10 miliar), bekas Gubernur BI Sudrajat Djiwandono (Rp 25 miliar), bekas Deputi Gubernur Iwan R Prawiranata (Rp 13,5 miliar), bekas Direktur Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Hendro Budiyanto (Rp 10 miliar), dan bekas Direktur I Unit Pengawasan Bank III Heru Soepraptomo (Rp 10 miliar).

Sisa dana Rp 31,5 miliar kemudian diberikan kepada beberapa anggota Komisi IX DPR (Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu) yang saat itu sedang membahas pengesahan revisi UU BI.  "Terdakwa terbukti ikut memperkaya orang lain melalui bantuan dana YPPI," kata Gus Rizal.

Dari 5 anggota majelis hakim, seorang hakim anggota Moerdiono menyatakan berbeda pendapat soal putusan. Dia menilai tindakan Burhanuddin bukan korupsi, karena dana yang diambil dari YPPI bukan milik BI atau milik negara. Menurut dia, dana yayasan didapatkan dari sumbangan publik dan bunga deposito. "Seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan," kata Moerdiono.

Burhanuddin Abdullah mengaku kecewa atas putusan majelis hakim. Dia merasa telah bersikap kooperatif mengurai kasus ini dan menilai keputusan soal pencairan dana dari YPPI adalah kebijakan lanjutan yang sudah diputuskan dalam RDG sebelumnya. Dia menyatakan mengajukan banding. "Banyak fakta yang diabaikan begitu saja. Pengadilan tidak membedakan antara kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Saya sangat kecewa," ujarnya. (E1)

Foto: VHRmedia/Dian Ali Rachman

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  ICW Laporkan Dugaan Korupsi PT KAI ke Kejagung
• 13 Januari 2009
  3 Terdakwa Korupsi di Gresik Jadi Tahanan Kota
• 13 Januari 2009
  Izin Turun, Kejati Siap Periksa Bupati Purworejo
• 12 Januari 2009
  Bangsa Indonesia Butuh Pemimpin Baru
• 12 Januari 2009
  30 Kepala Sekolah Diperiksa, Tersangka Bertambah