Voice of Human Rights News Center

Berita

DPR Bantah Tangguhkan Anggaran Gedung KPK

12 Desember 2008 - 10:10 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Komisi III DPR membantah menunda anggaran gedung yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR mengaku belum pernah menerima pengajuan anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan anggota Panitia Anggaran Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara di Jakarta, Kamis (11/12). Menurut dia, anggaran gedung yang diajukan KPK belum pernah dibahas komisinya. "Komisi III sama sekali tidak tahu."

Menurut Dewi, Komisi III merencanakan pertemuan dengan KPK untuk membahas pengajuan usulan anggaran pada 15 Desember 2008. Namun pertemuan itu batal karena KPK berhalangan hadir. "KPK-nya tidak bisa," ujarnya.

Bantahan itu dikemukakan setelah KPK menilai DPR menangguhkan pembahasan anggaran gedung yang diajukannya. Penangguhan itu terungkap dalam surat yang dikirimkan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno kepada Menteri Keuangan Sri Milyani pada 14 November 2008. Dalam surat itu Dewan meminta Menteri Keuangan menangguhkan pemberian dana gedung KPK.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyatakan sudah menyampaikan usulan itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada September 2008. Rencananya anggaran yang juga akan dialokasikan untuk pembagunan rumah tahanan itu akan digelontorkan dalam dua tahap, Rp 90 miliar per tahap.

Menurut Haryono, pembahasan lanjutan pengajuan anggaran tersebut bergantung keputusan Menteri Keuangan. Namun KPK tidak akan menyurati Menteri Sri Milyani untuk mengabulkan pengajuan anggaran ini. "Kalau menurut pemerintah itu urgent dan memang ada dananya, itu akan dikeluarkan," katanya. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Pelanggaran Kampanye Didominasi Caleg dari Lingkaran Kekuasaan
• 15 Januari 2009
  Mantan Buruh Migran Mengadu ke DPRD
• 14 Januari 2009
  Sering Rapat di Hotel, DPRD Banten Dikiritik
• 14 Januari 2009
  Tiap Hari Terjadi Pelanggaran Kebebasan Beragama Sepanjang 2008
• 13 Januari 2009
  77 Perusahaan Jateng Minta Penangguhan UMK