Voice of Human Rights News Center

Berita

Pelanggaran HAM Timor Timur

DPR: Internasional Dapat Tuntut Jenderal

16 Juli 2008 - 15:6 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Komisi I DPR mengakui komunitas internasional dapat menuntut petinggi militer Indonesia yang diduga terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur (kini Timor Leste) selepas jajak pendapat tahun 1999.

 

Anggota Komisi I Marzuki Darusman mengatakan, masyarakat internasional, termasuk LSM HAM internasional, dapat menggunakan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan sebagai bahan penuntutan. "Publik bisa meminta pemerintah untuk mempersoalkan itu. Kalau masyarakat meminta, Kejaksaan Agung wajib memproses," kata Marzuki di gedung DPR Jakarta, Rabu (16/7).

 

Menurut dia, secara teori masyarakat internasional juga dapat menekan polisi PBB untuk menjemput paksa para pelaku. Namun hal itu dapat dicegah jika komunitas HAM internasional menilai penyelesaian konflik Indonesia dengan Timor Leste telah memenuhi rasa keadilan korban.  

 

Ketua Komisi I Theo L Sambuaga mengatakan menolak upaya hukum yang dapat menyeret sejumlah jenderal ke Pengadilan HAM Internasional. Namun, dia tidak membantah terbuka kemungkinan pihak ketiga untuk melakukan penuntutan. "Bisa saja (penuntutan) dilakukan orang dalam negeri atau orang asing."

 

Wakil Ketua Komisi I Sidharto Danusubroto mengatakan komunitas internasional seharusnya menghormati kesepakatan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. "Kedua negara merespons untuk meredam masalah ini," katanya.

 

Anggota Komisi I Abdillah Toha meminta para pelaku yang disebut terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur tidak membantah isi laporan KKP. "Itu tidak boleh lagi! Orang-orang itu harus mengakui bahwa itu kesalahan," katanya.

 

Menurut dia, pernyataan penyesalan kedua negara atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur seharusnya tidak serta merta menghapus tragedi tersebut dari catatan sejarah. Dia berharap penyesalan kedua negara menjadi pelajaran serius agar tidak mengulangi hal yang sama. "Rakyat kedua negara bisa memaafkan, tapi tidak melupakan."

 

Laporan KKP menyebutkan TNI dan Polri bertanggung jawab atas pelanggaran HAM selama periode jajak pendapat di Timor Timur September 1999. Laporan itu menyebutkan TNI mendanai milisi Timor Timur. Panglima ABRI (kini TNI) Wiranto dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Prabowo Subianto disebut-sebut terlibat dalam pelanggaran HAM itu. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 21 November 2008
  Kejagung Upayakan PK Perkara PT Timor
• 20 November 2008
  Yusril ‘Seret’ Marsilam Simanjuntak
• 20 November 2008
  PP 44/2008 Kaburkan Hak Kompensasi Korban
• 20 November 2008
  PKL Surabaya Tolak Perda Penggunaan Jalan
• 19 November 2008
  Yusril: Saya Tolak Pembagian Laba dengan PT SRD