Voice of Human Rights News Center

Berita

SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah

DPR Minta Pemerintah Awasi Pelaksanaan SKB

13 Juni 2008 - 12:9 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Komisi VIII DPR meminta pemerintah mengawasi pelaksanaan SKB 3 menteri soal larangan beribadah bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Selain untuk mengawasi penyimpangan agama yang mungkin dilakukan, pengawasan juga untuk melindungi anggota Ahmadiyah dari tindak kekerasan.

 

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar saat membacakan kesimpulan komisi terhadap penjelasan pemerintah mengenai surat keputusan bersama soal Ahmadiyah di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/6).

 

Dalam pertemuan yang diwakili Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu Komisi VIII meminta pemerintah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama. "Selanjutnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sesuai dinamika perkembangan kehidupan beragama di Indonesia," kata Hazrul Azwar.

 

Komisi VIII meminta pemerintah harus melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap umat beragama. Hal itu diharapkan dapat mengantisipasi munculnya agama yang dianggap menyimpang dan mencegah konflik antarmasyarakat.

 

Menteri Agama Maftuh Basyuni mengaku pemerintah berhati-hati mengeluarkan SKB soal Ahmadiyah. Sebab, sebelum SKB itu disahkan, tuntutan pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia menguat dan tindak kekerasan terjadi terhadap anggotanya oleh sekelompok masyarakat. "Kehati-hatian itulah yang membuat pemerintah terlambat mengeluarkan SKB," ujarnya.

 

Namun Maftuh membantah penilaian SKB menimbulkan multitafsir yang dapat memicu konflik baru. Dia menyatakan perumusan dan pengesahan SKB sudah berdasarkan undang-undang. "Kami hanya bisa sebatas ini. Inilah amar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Kalau (SKB) ada kekurangan, mari ramai-ramai kita perbaiki."

 

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, SKB disahkan sebagai upaya peringatan bagi Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan ibadahnya sesuai rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Pelanggaran Ahmadiyah terhadap SKB dapat dianggap sebagai kejahatan penodaaan agama.

 

Menudut Hendarman, Ahmadiyah tidak dapat secara langsung dibubarkan, namun dapat dibubarkan jika terbukti melanggar SKB. "Sebetulnya tanpa SKB bisa. Tapi Ahmadiyah pengikutnya besar, hampir 2 juta orang. Kalau tanpa SKB, seolah-olah melanggar hak asasi manusia."

 

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengaku harus melakukan pencermatan sebelum mengesahkan SKB soal Ahmadiyah. Setelah SKB diterbitkan, dia akan memanggil pemimpin JAI untuk membahas masalah pengorganisasian. "Tidak akan dengan tiba-tiba dibubarkan," ujarnya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 28 Agustus 2008
  Bekas Ketua DPRD Sleman Diadili Awal September
• 27 Agustus 2008
  ATVLI Tuntut Pemerintah Adil soal Izin Frekuensi
• 26 Agustus 2008
  DPR Dorong KPK Usut Pengakuan Agus Condro
• 26 Agustus 2008
  Percepatan Raperda Larangan Merokok Diprotes
• 25 Agustus 2008
  Pengacara Rizieq Minta Ketua AKKBB Ditahan