Voice of Human Rights News Center

Berita

DPR Sahkan UU Pengelolaan Sampah

10 April 2008 - 13:13 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 11 UU itu menegaskan pemerintah wajib mengelola sampah secara baik dan peduli lingkungan.

 

Pasal 25 UU Pengelolaan Sampah menyebutkan, masyarakat dapat memperoleh kompensasi dari pemerintah jika mengalami kerugian akibat pengelolaan sampah yang buruk. Bentuk kompensasi dapat berupa direlokasi, pemulihan lingkungan, serta biaya kesehatan dan pengobatan.

 

UU Pengelolaan Sampah juga mengatur larangan membuang sampah sembarangan. Warga masyarakat yang melanggar dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun. "Sejak diberlakukannya UU ini, masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada hukumannya," kata Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pengelola Sampah, Syamsul Bachri, Rabu (8/4).

 

UU tersebut juga mewajibkan setiap pelaku usaha meminimalkan pengunaan bahan baku yang menghasilkan sampah. Pelaku usaha agar sedapat mungkin menggunakan bahan baku yang sampahnya dapat didaur ulang atau mudah diurai oleh alam.

 

Selain itu, UU Pengelolaan Sampah melarang pembuangan sampah di tempat terbuka. UU ini mewajibkan pengelola sampah membuang sampah di tempat pembuangan terakhir. Hal ini termasuk pelayanan pengelolaan sampah terhadap masyarakat.

 

Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, pemerintah akan membangun aparatur yang tegas dan teliti untuk mengawasi pengelolaan sampah para pelaku usaha. "Kalau dia (pelaku usaha) nakal, ya dihukum," kata Rachmat Witoelar usai menghadiri sidang paripurna pengesahan UU tersebut.

 

Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi UU Pengelolaan Sampah. Menurut Rachmat, insentif itu bisa berupa kemudahan pengelolaan sampah. "Nanti akan diatur dalam PP (peraturan pemerintah)," ujarnya.

 

Rachmat menyebutkan, pemberlakuan UU Pengelolaan Sampah diharapkan mengubah paradigma berpikir masyarakat soal sampah. Dia berharap cara pikir yang menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna dapat berubah, sehingga sampah dikelola menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi.

 

UU Pengelolaan Sampah juga melarang impor sampah. Wakil Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Chudori dalam pendapat akhir fraksi menyatakan khawatir adanya impor sampah yang mengatasnamakan impor limbah sebagai bahan baku produksi. "Pemerintah harus memperjelas definisi limbah," katanya.

 

Wakil Ketua Pansus RUU Pengelolaan Sampah Syamsul Bachri menyatakan DPR akan meminta pemerintah menghentikan impor kertas yang dikategorikan limbah. Sebab, selama ini kertas dianggap sebagai limbah yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri. "Akan dibuat nomenclatour baru bahwa kertas adalah sampah."

 

UU Pengelolaan Sampah membuka kesempatan bagi masyarakat dan pengusaha untuk mengelola sampah. Namun, tanggung jawab pengelolaan sampah tetap di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  Mantan Buruh Migran Mengadu ke DPRD
• 14 Januari 2009
  Sering Rapat di Hotel, DPRD Banten Dikiritik
• 14 Januari 2009
  Lagi, 10 Parpol Mohon Uji Materi UU Pemilu
• 13 Januari 2009
  KPK Minta DPR Usut Potongan Gaji PNS
• 7 Januari 2009
  UU Bantuan Hukum Macet di DPR