Voice of Human Rights News Center

Berita

Dievaluasi, SK Larangan Ahmadiyah di Sumsel

3 September 2008 - 16:0 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Tim Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat akan mengevaluasi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Mahyudin NS soal pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah tersebut. Hasil evaluasi akan melahirkan rekomendasi untuk pencabutan SK.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung BD Nainggolan menanggapi keluarnya SK pelarangan Ahmadiyah di Sumatera Selatan. Menurut dia, hal-hal berkaitan Ahmadiyah sudah diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri. "Tim Bakor Pakem akan melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi apakah (SK Gubernur) masih sesuai SKB atau keluar dari itu," kata Nainggolan di Jakarta, Rabu (3/9),

Menurut dia, acuan untuk pengawasan dan pembinaan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sudah ada dalam SKB Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Butir 6 memerintahkan pemerintah daerah melakukan pembinaan dalam kaitan pengamanan dan pengawasan SKB. "Itu yang seharusnya dilakukan Gubernur Sumatera Selatan."

Pengawasan Ahmadiyah tetap berpegang pada SKB yang dikeluarkan 9 Juni 2008. BD Nainggolan mengaku belum tahu apakah SK No 563/KPTS/BAN.KESBANGPOL dan LINMAS/2008 itu telah melanggar SKB tiga menteri. "Kalau organisasinya kan tidak dilarang. Tapi menyebarkan ajaran yang menyatakan ada nabi selain Nabi Muhammad, itu yang dilarang," katanya.

Menjelang Ramadan lalu Gubernur Sumatera Selatan Mahyudin NS mengeluarkan SK yang menuai pro dan kontra. SK itu melarang aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota, dan atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut BD Nainggolan, jika hasil evaluasi Bakor Pakem merekomendasikan pencabutan SK tersebut, Gubernur Sumatera Selatan sebagai pihak yang mengeluarkan SK yang harus mencabutnya. "Rekomendasi itu akan ditujukan ke Gubernur Sumatera Selatan," katanya. (E4)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Kejagung Akan Hentikan Penyidikan Kasus VLCC
• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Ribuan Buruh Jatim Demo di Kantor Gubernur
• 19 November 2008
  Ferry Yuliantono Diancam 12 Tahun Penjara
• 19 November 2008
  LPSK Sosialisasikan Program ke Kejagung

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )