| 21 November 2008 |
Berita
FPR Tuntut Hak Kelola Tanah Masyarakat Adat
14 Agustus 2008 - 14:40 WIB
Subarkah
VHRmedia, Palu - Seratusan petani Front Perjuangan Rakyat berunjuk rasa di kantor Gubernur Sulawesi Tengah dan Balai Taman Nasional Lore Lindu, Kamis (14/8). Mereka mendesak pembebasan petani Desa Sibalaya, Watumaeta, dan Kulawi, Kabupaten Donggala, yang ditahan karena membuka lahan di kawasan taman nasional.
Koordinator aksi, Rizal, mengatakan para petani itu memiliki hak mengelola tanah adat yang kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu. "Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan haknya."
Menurut dia, pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat menyebabkan konflik tanah antara warga dan pemerintah semakin sering terjadi. Apalagi sejak tahun 2004 Badan Pertanahan Nasional menjalankan program Land Administration Project hingga tahun 2009 yang dibiayai World Trade Organization.
Melalui program itu pemerintah Indonesia wajib menjamin keamanan tanah yang akan digunakan untuk investasi. Untuk melancarkan program itu, pemerintah mengajukan perubahan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dengan RUU Sumber Daya Agraria yang kini masih dibahas DPR. "UUPA 1960 dianggap menghambat masuknya investasi perkebunan, pertambangan, dan agrobisnis," ujar Rizal.
Selain menuntut pembebasan petani yang memperjuangkan hak pengelolaan tanahnya, FPR juga mendesak peninjauan kembali penentuan tapal batas wilayah taman nasional, pengakuan terhadap masyarakat adat yang hidup dikawasan taman nasional, dan menghentikan distribusi pupuk lewat tengkulak. (E1)
©2008 VHRmedia.com
Berita Terkait
-
20 November 2008
PKL Surabaya Tolak Perda Penggunaan Jalan -
17 November 2008
Pemkab Bantul Larang Pungli Kompor Gas -
14 November 2008
Amerika Dituntut Atur Pembatasan Emisi Karbon -
14 November 2008
Pungli Konversi Minyak Tanah ke Gas di Bantul -
13 November 2008
Korban Tuntut Tragedi Semanggi Diusut Tuntas
Belum ada yang berkomentar
Berikan Komentar Anda
Agenda
Berita Terkini
RUU Susduk Belum Maksimal Bahas Kewenangan DPR & DPD
21 November 2008 - 14:6 WIB
Perlindungan Ekosistem Laut Belum Maksimal
21 November 2008 - 14:1 WIB
DPRD Surabaya Usul Insentif bagi Penjaga Makam
21 November 2008 - 13:24 WIB
Kejagung Upayakan PK Perkara PT Timor
21 November 2008 - 11:20 WIB
Operasi Preman Sia-sia, Rendahkan Martabat
21 November 2008 - 10:36 WIB
Kisah
Hilangnya Seorang Kapten (1)
21 November 2008 - 13:41 WIB
Empat hari lagi Yadin harus berangkat berlayar. Tawaran berlayar ke Singapura dari kakak iparnya tiba-tiba ditolak begitu saja. Demi sebuah keingingan untuk mengambil hasil ujian, tiket pesawat dikembalikan. "Sebentar lagi jadi kapten, Mak. Nanti Mamak aku beliin daster," kata Yadin Muhidin kepada
Berita Terpopuler
Amrozi Cs Dieksekusi Pukul 00.15 WIB
9 November 2008 - 3:53 WIB
Tolak SKB 4 Menteri, Demo Buruh Ricuh di Istana
6 November 2008 - 18:48 WIB
Terjawab Sudah Teka-teki Eksekusi Amrozi Cs (2)
9 November 2008 - 8:24 WIB
Terjawab Sudah Teka-teki Eksekusi Amrozi Cs (1)
9 November 2008 - 8:21 WIB
Pembela Amrozi Cs Ancam Lapor Mahkamah Internasional
7 November 2008 - 18:30 WIB
Curhat
Menakar Harga Perempuan
30 November 2007 - 11:45 WIB
Gerobak Mi Ayam dan Konversi Minyak Tanah
12 September 2007 - 11:20 WIB
Bayi Mungil di Rumah Kontrakan
13 Agustus 2007 - 14:12 WIB
Juragan Kos-kosan dan Kartu Gakin
11 Juli 2007 - 12:32 WIB
Bukan Salah Kartinem...
24 April 2007 - 11:51 WIB







