Voice of Human Rights News Center

Berita

Generasi Muda, Pemicu Sekaligus Solusi Konflik

25 Juli 2008 - 17:3 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Di satu sisi generasi muda menjadi aktor pemicu konflik, di sisi lain juga merupakan pemberi solusi dari konflik. Semuanya itu juga harus diimbangi dengan penegakan hukum di Indonesia.

Institut Titian Perdamaian mencatat, hanya dalam 4 bulan (Januari-April 2008) terjadi 246 insiden kekerasan. Insiden itu menyebabkan 33 orang tewas dan 484 orang luka-luka. Sementara sepanjang tahun 2007 terjadi 260 kekerasan.

"Saya berani mengatakan budaya kekerasan di Indonesia sudah sangat nyata. Seluruhnya dipicu dan melibatkan kaum muda," kata Ketua Institut Titian Perdamaian Ichsan Malik Ichsan pada diskusi memperingati Hari Perdamaian Internasional di Jakarta, Jumat (25/7).

Berdasarkan analisis Institut Titian Perdamaian, telah terjadi pergeseran jenis konflik. Dari konflik besar, masif, dan meluas menjadi konflik dalam skala kecil, sporadis dengan isu beragam. Menjelang 2009 akan didominasi konflik politk yang lebih mengedepankan perebutan kekuasaan. Apalagi masih tersisa 100 pilkada selama 7 tahun ke depan. "Memanasnya kondisi politik di Indonesia dikhawatirkan menambah daftar konflik kekerasan," ujarnya.

Salah satu tolok ukur, rentannya konflik politik disebabkan pola dukungan calon kepala daerah masih bersifat feodal yang cenderung mengarah pada konflik antaragama dan etnis. Kesadaran hukum dan toleransi masyarakat yang lemah juga menjadi ancaman bagi perdamaian di Indonesia. "Yang tidak kalah penting adalah absennya negara, terutama aparat penegak hukum, dalam menindak segala pelanggaran hukum. Itu menjadi salah satu pemicu konflik."

Head Knowledge Management Section Crisis Prevention and Recovery Unit UNDP Melina Nathan mengatakan, penyebab utama konflik di Indonesia adalah budaya penghakiman massa. Setiap perbedaan selalu diselesaikan dengan cara kekerasan. Diperlukan pemberdayaan early warning system yang sangat membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

"Masyarakat harus diberdayakan untuk bisa melakukan identifikasi potensi-potensi rawan konflik di kalangan mereka. Karena penyebab dan penyelesaian di tangan mereka," katanya.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi penegakan hukum secara disiplin. "Upaya ini untuk menghindari cara-cara yang cenderung melahirkan kekerasan, karena mereka sudah tidak percaya dengan hukum formal," kata Melina. (*)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 13 November 2008
  KPU Imbau Semua Pihak Redam Konflik
• 11 November 2008
  Penghitungan Manual Pilgub Jatim Putaran II Rawan Konflik
• 3 November 2008
  Geolog Internasional: Pengeboran Penyebab Lumpur Lapindo
• 22 Oktober 2008
  Menhan: Pengakuan Kultural Cegah Konflik Aceh
• 16 Oktober 2008
  Perang di Perbatasan, 2 Tentara Kamboja Tewas