Voice of Human Rights News Center

Berita

Tuntut Dijadikan PNS

Guru Bantu Mengadu ke DPR

2 Juli 2008 - 16:28 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia.com, Jakarta - Seratusan guru bantu DKI Jakarta berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta, Rabu (2/6). Mereka akan menemui anggota Komisi II dan Komisi X DPR untuk menuntut Dewan membuat peraturan pengangkatan guru bantu menjadi pegawai negeri sipil.

Koordinator demonstrasi Edi Sudiyo mengatakan, PP 43/2007 tentang pengangkatan PNS akan berakhir Januari 2009. Hal itu menyebabkan guru bantu kehilangan landasan hukum menuntut hak diangkat menjadi PNS. "Nanti kita tidak lagi punya dasar hukum," kata Edi Sudiyo.

Menurut Edi, Pemda DKI Jakarta mendiskriminasi guru bantu dengan tidak melaksanakan PP 43. Selain menunda pengangkatan, juga belum membayar honor guru bantu sejak Januari 2008. Diskriminasi itu tidak sesuai Undang-undang Guru yang meniadakan pembedaan kesempatan antara guru bantu dan guru tidak tetap (honorer) untuk mengajukan diri menjadi PNS. "Padahal sudah tidak ada lagi dikotomi antara guru bantu dan guru tidak tetap di sekolah negeri."

Edi juga mengeluhkan pembedaan gaji guru bantu dan gaji guru tidak tetap yang sebagian besar mengajar di sekolah negeri. Gaji guru tidak tetap Rp 1.800.000 per bulan, sedangkan gaji guru bantu Rp 710.000 per bulan ditambah biaya kesejahteraan Rp 500.000. "Itu juga belum dibayar," ujarnya.

Pemda DKI Jakarta tidak mengangkat guru bantu dengan alasan guru bantu masih dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemda beranggapan guru bantu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sayangnya pemerintah pusat beranggapan sebaliknya. "Seolah-olah saling lempar tanggung jawab," kata Edi.

Guru bantu di seluruh Indonesia yang belum diangkat menjadi PNS mencapai 260.000 orang dan 6.882 orang di antaranya di Provinsi DKI Jakarta. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 28 Agustus 2008
  Polisi agar Tindak Pelaku Sweeping Ramadan
• 28 Agustus 2008
  Dinkes Jombang agar Optimalkan Program KRR
• 28 Agustus 2008
  Bekas Ketua DPRD Sleman Diadili Awal September
• 27 Agustus 2008
  Kejagung Tetap Berupaya Hadirkan Budi Santoso
• 27 Agustus 2008
  ATVLI Tuntut Pemerintah Adil soal Izin Frekuensi

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )