Voice of Human Rights News Center

Berita

ICW Duga US$ 1 Juta “Beredar” pada Pembahasan RUU MA

18 Desember 2008 - 10:7 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengaku menerima laporan beredarnya uang US$ 1 juta selama proses revisi pembahasan RUU Mahkamah Agung. Dana tersebut ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan sejumlah Hakim Agung yang akan dipersiapkan menjabat pimpinan MA.

Dugaan tersebut disampaikan Emerson Juntho Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW di Jakarta, Rabu (17/12). "Ada persekongkolan segelintir elit di MA dan di DPR. Kita khawatir proses ini untuk memperpanjang jabatan pimpinan MA," kata Emerson.

Namun Emerson menolak menyampaikan secara rinci, pihak yang diduga terlibat dalam dugaan politik uang tersebut. Dia juga enggan menyebut sumber yang melaporkan dugaan itu ke ICW. Menurut dia, data ini baru data awal dan akan mendiskusikannya sebelum diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini masih data awal," ujar Emerson.

ICW terus mendesak penundaan pengesahan revisi RUU MA yang dijadwalkan, Kamis (18/12). Selain soal perpanjangan batas usia pensiun hakim Agung menjadi 70 tahun, RUU MA dinilai mengandung banyak masalah, seperti lemahnya pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Emerson mengajak fraksi DPR yang menolak pengesahan revisi RUU MA, memboikot Rapat Paripurna. "Kita ajak teman-teman DPR menolak RUU MA dengan walk-out," kata Emerson.

Jika DPR bersikeras mengesahkan RUU MA, ICW akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. ICW menilai pembahasan RUU MA yang tertutup, melanggar asas keterbukaan yang dijamin dalam Pasal 22A UUD 1945. "Dampaknya seluruh UU ini dapat dibatalkan," ujar Emerson.

Hari ini DPR akan menggelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU MA. Sebagian besar fraksi dalam Rapat Panitia Kerja revisi RUU MA, Selasa (16/8) lalu, menyepakati RUU MA disahkan. Hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menolak, dengan alasan perpanjangan batas usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun, tidak konsisten dengan draf yang diajukan Badan Legislatif DPR sebelumnya. Badan Legislatif mengusulkan batas usia pensiun Hakim Agung menjadi 65 tahun. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Muchdi Pr Siapkan 6 Saksi untuk Usman Hamid
• 16 Januari 2009
  Tarif Rawat Rumah Sakit Jiwa Naik 100%
• 16 Januari 2009
  Nasib Pengadilan Tipikor Tergantung Senayan
• 15 Januari 2009
  Harifin Tumpa Terpilih sebagai Ketua MA
• 15 Januari 2009
  Obama Diminta Perhatikan HAM

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )