Voice of Human Rights News Center

Berita

IMF Diduga Intervensi, Segera Revisi UU Migas

28 Agustus 2008 - 13:17 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Produksi minyak nasional anjlok selama 10 tahun terakhir. Diduga salah satu penyebabnya adalah campur tangan lembaga keuangan International Monetery Fund dalam perumusan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas.

Hal itu dikatakan pengamat perminyakan Kurtubi dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak DPR, di Jakarta, Rabu (27/8). Intervensi IMF dalam letter of intent menyebabkan carut-marutnya isi UU Migas. "Saya yakin intervensi asing karena kita berutang pada IMF saat itu," katanya.

Kurtubi mengatakan sejumlah pejabat berperan memuluskan intervensi IMF dalam perumusan UU Migas yang merusak skema produksi dan penjualan minyak nasional. Namun dia enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang bertanggung jawab atas hancurnya jalur distribusi minyak Indonesia. "Mereka mungkin masih ada di Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) atau di departemen lain. Maaf saya tak bisa sebut nama satu per satu."

Anjloknya produksi minyak nasional menyebabkan Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah sangat besar. Menurut Kurtubi, negara rugi puluhan miliar US$ dari kontrak kerja dengan perusahaan asing selama 25 tahun terakhir. Seharusnya Indonesia memperoleh keuntungan maksimal dari kenaikan harga minyak dunia. "Harga minyak tinggi, konsumsi meningkat, akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM," ujarnya.

Selain mengusulkan perubahan UU Migas, Kurtubi juga mengusulkan penjualan migas dilakukan oleh badan usaha milik negara. Sebab, dalam UU Migas, Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak diizinkan berbisnis. Akibatnya, BP Migas menyerahkan penjualan kepada pihak lain yang berpotensi memicu konflik kepentingan. "Ini terjadi karena Undang-Undang Migas mengatur BP Migas sebagai pelaksana pengelolaan kekayaan migas di sektor hulu tidak dapat melakukan transaksi perminyakan, tidak bisa berbisnis."

Ketua Pansus Angket BBM Zulkifli Hasan mengatakan akan membahas rekomendasi Kurtubi soal perubahan UU Migas. Pansus akan menyoroti dugaan kepentingan IMF dalam intervensi perumusan UU Migas. "UU Migas dibiayai USAID (lembaga bantuan Amerika Serikat) 21,1 juta dolar atau 200 miliar rupiah. Tapi ke mana saja aliran dana itu sampai saat ini belum ada datanya," katanya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 13 November 2008
  Perang Kepentingan Parpol di DPR Ancam RUU Tipikor
• 11 November 2008
  SK Yusril Diduga Melanggar Peraturan
• 11 November 2008
  Busyro: Waspadai DPR Jegal RUU Tipikor