Voice of Human Rights News Center

Berita

Isu Gas Tangguh Hambat Pansus Angket BBM

2 September 2008 - 15:37 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Mencuatnya persoalan kontrak penjualan gas Tangguh ke China akan menyebabkan kinerja Panitia Khusus Hak Angket Bahan Bakar Minyak Dewan Perwakilan Rakyat tidak efektif. Kisruh gas Tangguh menyebabkan fraksi besar di parlemen akan melakukan tawar-menawar politik untuk menentukan kasus-kasus yang akan diungkap Pansus Hak Angket BBM.

Pernyataan itu disampaikan Drajad Wibowo, anggota Pansus Hak Angket BBM dari Fraksi Partai Amanat Nasional,  menanggapi tudingan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang keterlibatan Megawati Soekarnoputri (presiden saat itu) dalam penjualan gas Tangguh murah ke China. Akibat kontrak itu diduga pemerintah berpotensi merugi Rp 700 triliun. Pemerintah berniat merenegosiasi kontrak tersebut.  "Akan ada bargaining untuk menentukan kasus-kasus mana yang akan dibuka," ujar Drajad di sela rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (2/9).

Saat ini Pansus Hak Angket BBM berupaya membongkar ketidakberesan pengelolaan minyak nasional yang diduga menjadi penyebab kenaikan harga BBM dalam negeri. Dradjad khawatir gas Tangguh digunakan hanya untuk kepentingan politik. Diduga terjadi tawar-menawar karena sejumlah fraksi mengusulkan Pansus Hak Angket BBM memanggil bekas Presiden Megawati dan Presiden Yudhoyono.

Drajad juga menyoroti isu koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar berkaitan dengan Pansus Hak Angket BBM. Menurut dia, Pansus akan "mandul" jika isu koalisi itu merembet ke kinerja. "Kalau terjadi kesepakatan itu, kita akan buat ribut seribut-ributnya," katanya.

Selain PDIP dan Golkar, fraksi lain yang diduga Drajad ikut dalam tawar-menawar adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. FPPP disebut-sebut karena mantan ketua umumnya, Hamzah Haz, merupakan wakil presiden saat Megawati menandatangani kontrak gas Tangguh.

Drajad juga mendukung pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro untuk menyelidiki penjualan gas Tangguh. Dia mendesak Purnomo juga dimintai keterangan soal Exxon Mobile dan sejumlah kontrak lainnya. "Menteri ESDM harus dipanggil," katanya.

Presiden Yudhoyono dan Jusuf Kalla juga harus dimintai keterangan. Meski mendukung negosiasi ulang gas Tangguh yang didengung-dengungkan Kalla, Drajad menganggap SBY-Kalla yang merupakan menteri dalam kabinet Presiden Megawati ikut terlibat dalam kontrak itu. "Selama rapat kabinet, kita tidak pernah mendengar mereka (SBY-Kalla) menentang (kontrak gas Tangguh," kata Drajad. Dia menilai tidak etis jika pemerintah saat ini mempersalahkan Megawati sepenuhnya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gandjar Pranowo meminta persoalan gas Tangguh tidak diseret ke dimensi politik. "Kalau ada penyimpangan, ya monggo-lah. Tapi jangan membawa ini ke dimensi politik," ujarnya. Gandjar juga menduakung negosiasi ulang kontrak penjualan gas Tangguh. (E4)  

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 18 November 2008
  Emisi Gas Rumah Kaca Meningkat di Negara Maju
• 17 November 2008
  Pemkab Bantul Larang Pungli Kompor Gas
• 14 November 2008
  Pungli Konversi Minyak Tanah ke Gas di Bantul
• 13 November 2008
  Korban: Fokus Lanjutkan Rekomendasi Komnas HAM
• 12 November 2008
  Lembaga Peradilan Feodal Hambat Pemberantasan Korupsi

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )