Voice of Human Rights News Center

Berita

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan

KASUM: Surat Budi Santoso Palsu

26 September 2008 - 15:59 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Komite Solidaritas untuk Munir menilai surat pencabutan berkas acara pemeriksaan Budi Santoso, bekas staf Deputi V Badan Intelijen Negara, sebagai upaya pengaburan fakta sidang. Dalam konteks pidana, surat pencabutan yang ditujukan kepada majelis hakim melalui kuasa hukum terdakwa Muchdi Pr itu dapat dikategorikan sebagai surat palsu.

KASUM menyatakan surat itu tidak sesuai prosedur dan materi pencabutan BAP. Apalagi, menurut keterangan Departemen Luar Negeri, surat yang keluar dari Kedutaan Besar sangat ketat. Selain harus ditandatangani Duta Besar, surat lembaga tidak dapat diatasnamakan pribadi. "Secara prosedur dan materi, dalam konteks pidana, surat itu palsu," kata anggota tim hukum KASUM Choirul Anam di kantor Kontras Jakarta, Jumat (26/9).

Choirul Anam menyatakan surat pencabutan BAP itu sama sekali tidak mempunyai nilai yuridis. Kuasa hukum terdakwa Muchdi PR dinilai kurang mengerti prosedur beracara. "Pencabutan terkesan dipaksakan. Jika alasannya kesaksian dilakukan di bawah tekanan juga tidak masuk akal, karena Budi Santoso didampingi kuasa hukum dari BIN (saat diperiksa polisi)."

Anggota tim hukum KASUM Asfinawati mengatakan, kuasa hukum Muchdi Pr kerap melakukan upaya pengalihan fakta hukum menjadi perdebatan motif. Fakta-fakta yang diajukan kuasa hukum mengarah pada obstruction of justice (penghalangan keadilan). "Pembelaan Muchdi sama sekali tidak pernah mempersoalkan bukti dan dakwaan yang dikonstrusi jaksa."

Asfinawati yang juga Direktur LBH Jakarta itu menilai peryataan tim kuasa hukum Muchdi Pr yang menuding sidang kasus pembunuhan Munir diintervensi kepentingan asing melecehkan pengadilan. Tudingan itu tidak pantas dilontarkan pengacara sebagai aparat penegak hukum yang justru menuduh terjadi rekayasa dalam upaya penegakan hukum.

Menurut Asfinawati, pencabutan keterangan Budi Santoso dalam BAP polisi seharusnya dikomunikasikan dengan jaksa atau majelis hakim. Apalagi Budi Santoso adalah saksi yang diajukan jaksa. KASUM menilai hal ini sebagai ancaman terhadap independensi kesaksian para anggota BIN dalam sidang. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  PKL Surabaya Tolak Perda Penggunaan Jalan
• 20 November 2008
  Sekretaris KPUD Kulonprogo Jadi Tersangka
• 13 November 2008
  Maju Gugatan ke MK, Kubu Khofifah Kerahkan 20 Pengacara
• 10 November 2008
  Pagu Anggaran Surat Suara Rp 866 Miliar
• 10 November 2008
  Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng Bermasalah