Voice of Human Rights News Center

Berita

Penyerangan FPI terhadap AKKBB

Ketua MK: Polisi Gagal Lindungi Warga Negara

2 Juni 2008 - 13:47 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Polisi gagal memberikan perlindungan dan rasa aman pada masyarakat. Hal itu terkait penyerangan Front Pembela Islam terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang akan memperingati hari kelahiran Pancasila di di kawasan Monumen Nasional, Minggu (1/6).

 

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, hak atas rasa aman bagi seluruh warga diatur dalam konstitusi dan negara melalui aparat hukum wajib memenuhi hak tersebut. "Saya rasa polisi belum berhasil melindungi masyarakat. Semoga dalam waktu dekat ada tindakan dan proses hukum terhadap yang bersalah," kata Jimly.

 

Jimly menegaskan, Indonesia adalah negara majemuk yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pemersatu keberagaman etnis, bahasa, dan budaya. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama adalah roh Pancasila yang harus dimengerti oleh masyarakat. "Malu kita, kalau ekspresi soal Ketuhanan Yang Maha Esa justru seperti peristiwa kemarin. Sangat  jauh dari idealisme yang selama ini diagungkan."

 

Ketua MK juga mengaitkan penyerangan brutal yang dilakukan FPI dengan implementasi sila ketiga Pancasila yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nilai persatuan. "Jangan sampai kita tidak menyadari arti keberagaman yang diatur konstitusi. Peristiwa kemarin tentu bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

 

Jimly menyarankan perlu dialog internal antarumat beragama. Hal itu untuk merumuskan soal kerukunan dan toleransi, sehingga jika terjadi masalah yang berkaitan dengan keyakinan dapat diselesaiakan secara internal.

 

Meski tindakan FPI dinilai telah telah melanggar konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskan pembubaran organisasi pimpinan Habib Rizieq itu. Dia meminta pihak-pihak yang dirugikan mengajukan gugatan hukum. "Dalam rangka menjaga kebebasan berserikat tidak terganggu, tempuhlah jalur hukum, biar hakim yang putuskan. Untuk membubarkan ormas itu kewenangan pengadilan biasa, kalau partai politik baru di MK," ujarnya. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  Harifin Tumpa Terpilih sebagai Ketua MA
• 15 Januari 2009
  Pemerintah Belum Serius Lindungi Buruh Migran
• 13 Januari 2009
  AJI & MA Sepakat soal Penanganan Kasus Pers
• 12 Januari 2009
  KPU Jatim Diduga Lindungi Caleg Berijazah Palsu
• 5 Januari 2009
  Kejati Jateng Gagal Selamatkan Miliaran Uang Negara