Voice of Human Rights News Center

Berita

DPR Desak Presiden Tuntaskan Kasus Alas Tlogo

26 November 2007 - 16:49 WIB

Tri Wibowo Santoso

VHRmedia.com, Jakarta - Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak Presiden memberikan perhatian khusus pada penuntasan hukum kasus penembakan warga sipil di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Banyak kejanggalan dalam penyelesaian kasus penembakan oleh personel TNI AL yang merenggut nyawa 4 warga sipil itu.

 

Desakan tersebut termuat dalam surat Fraksi Kebangkitan Bangsa kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan Ketua FKB Effendi Choiri dan anggota KH Fuad Anwar kepada wartawan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta, Senin (26/11).

 

Effendi Choiri mengatakan anggota Dewan kembali mendesak Presiden agar serius menangani kasus ini. Sebab, kesimpulan dan kesepakatan Dewan dengan pemerintah mengenai cara penyelesaian hukum penembakan warga sipil di Desa Alas Tlogo tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

 

Menurut dia, penyidikan terhadap 13 personel TNI sebagai pelaku penembakan di lapangan juga tidak transparan. Selain itu, kemajuan penanganan kasus ini tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat dan DPR. Tiga belas personel Marinir yang semula ditahan ternyata sudah dibebaskan karena masa penahanan telah habis.

 

"Penanganan kasus Alas Tlogo, menurut saya, ada kejanggalan dan aneh. Penyidikan sangat lama sampai melampaui masa penahanan. Padahal, korban sudah jelas dan sejumlah tersangka sudah ditahan dengan bukti awal yang cukup," katanya.

 

Jika pemerintah tidak segera merespons surat desakan penuntasan kasus Alas Tlogo dari Fraksi PKB ini, kata Effendi Choiri, DPR akan segera melakukan hak interplasi. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 17 Desember 2008
  Pemprov Banten Akan Jual Pupuk Secara Tertutup
• 3 Desember 2008
  KP3 Banten Diminta Perketat Distribusi Pupuk Bersubsidi
• 24 November 2008
  Nasib Petani Tembakau Tak Selaju Industri Rokok
• 28 Oktober 2008
  Petani Kulonprogo Blokade Jalan Menuju Penambangan PT JMM
• 16 Oktober 2008
  Stop Liberalisasi Pangan, Selamatkan Petani