Voice of Human Rights News Center

Berita

Tarif Rumah Sakit Daerah Jatim Segera Naik

9 Januari 2009 - 16:10 WIB

Yovinus Guntur Wicaksono

VHRmedia, Surabaya - Rumah Sakit Umum dr Soetomo Surabaya akan menaikkan tarif pemeriksaan, rawat jalan, dan rawat inap di semua kelas per 1 April 2009. Alasannya, Pemprov Jawa Timur sudah menetapkan rumah sakit itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Slamet Riyadi Yuwono, Direktur RSU dr Soetomo, menyatakan perubahan status itu untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Konsekuensinya membutuhkan biaya cukup besar untuk pengadaan alat-alat medis dan infrastruktur penunjang. "Tarif pasti akan disesuaikan pada 1 April mendatang. Namun, saya tidak tahu pasti besaran kenaikan," kata Slamet, Jumat (9/1)

Tarif yang berlaku saat ini belum mengalami perubahan sejak tahun 2002. Menurut dia tarif itu tidak sesuai pelayanan yang diberikan serta mahalnya pengadaan alat-alat medis. Slamet meyakini perubahan status akan menjawab persoalan selama ini.

Sebelumnya, mengacu Keppres 80/2003, pengadaan barang senilai di atas Rp 50 juta harus melalui tender. Selain itu butuh persetujuan gubernur dan DPRD.  Padahal, kata Slamet, kebutuhan untuk alat kesehatan dan obat-obatan nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah. "Dengan penetapan status ini, kami bisa langsung membeli sekaligus mengadakan alat tender sendiri dan cukup persetujuan gubernur."

Lima rumah sakit milik Pemprov Jatim ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yakni RSU dr Soetomo, RS Haji Sukolilo, RS Jiwa Menur, RS Saiful Anwar Malang, dan RSU dr Soedono Madiun. Ditargetkan Januari ini lima RS itu sudah menerapkan konsep baru. SK penetapan sudah turun. Renumerasi gaji dan penyesuaian tarif diserahkan rumah sakit untuk  dibahas oleh Pemprop Jatim, sebelum akhirnya ditetapkan, dan disahkan melalui peraturan gubernur.

Anik Setyarini, Sekretaris LSM Fajar Surya yang bergerak di bidang kesehatan, mengimbau kenaikan tarif per 1 April 2009 tidak memberatkan masyarakat. Sebab, selama ini yang berobat di RS milik Pemprov adalah masyarakat tidak mampu. "Jika kenaikan tidak wajar, jangan harap warga miskin mampu berobat," katanya.

Anik juga menyoroti RS milik Pemprov yang menurut dia selama ini diskriminatif dalam pelayanan. Terutama terhadap pasien yang masuk daftar warga miskin atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. "Saya sering menjumpai masalah seperti ini di hampir semua RS milik pemerintah. Saya mengimbau mereka meningkatkan pelayanan, terutama pada warga miskin," ujarnya.

Antok, salah satu pasien di RSU dr Soetomo, mengaku pada awal berobat tahun 2007 sering tidak diacuhkan perawat atau dokter jaga. "Saya ini peserta Askes dan harus menjalani cuci darah lima hari sekali. Dulu awalnya memang dicuekin. Namun, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin sudah bosan," katanya. (E4)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  LIPP: KPUD Jatim Paksakan Pilgub III
• 16 Januari 2009
  Tarif Angkutan Jawa Tengah Turun 7%
• 16 Januari 2009
  Tarif Rawat Rumah Sakit Jiwa Naik 100%
• 15 Januari 2009
  Organda Serang Setuju Turunkan Tarif Angkot
• 14 Januari 2009
  Organda Surabaya Tolak Turunkan Tarif Angkutan