Voice of Human Rights News Center

Berita

Lumpur Lapindo

Komnas HAM Akan Panggil Aburizal & Lapindo

31 Agustus 2007 - 14:55 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Komnas HAM akan memanggil Aburizal Bakrie dan Direksi PT Lapindo Brantas terkait semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski tidak aktif lagi sebagai pengurus perusahaan keluarga Bakrie, Aburizal dinilai ikut bertanggug jawab atas tragedi yang menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal itu.

Hal tersebut diungkapkan anggota komisioner Komnas HAM, M Ridha Saleh, ketika didesak menandatangani kontrak perjanjian dengan para korban lumpur di kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (31/8).

Menurut Ridha Saleh, pemeriksaan terhadap Aburizal Bakrie dan PT Lapindo Brantas dilakukan karena selama ini pemerintah belum pernah meminta keterangan kedua pihak itu sebagai penanggung jawab tragedi lumpur Lapindo.

Setelah rapat pleno Komnas HAM 5 September mendatang, komisioner akan membentuk tim terpadu penanggulangan lumpur Lapindo yang melibatkan korban. Tim ini akan melakukan penyelidikan selama empat bulan yang hasilnya akan diumumkan pada publik. Melalui penyelidikan itu Komnas HAM baru akan menyimpulkan apakah kasus lumpur Lapindo dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kami minta sedikit waktu mendiskusikan satu poin ini saja. Karena ini bukan hanya berkonsekuensi berat, tapi juga menjadi sesuatu yang akan kita pikirkan bersama," kata Ridha Saleh.

Dalam proses penyelidikan, warga dan Komnas HAM sepakat memanggil pihak-pihak terkait dan merekomendasikan usulan penyelesaian kepada institusi berwenang yang berhubungan dengan kasus luapan lumpur Lapindo.

Menurut Paring Waluyo Utomo, juru bicara warga, pemanggilan pihak-pihak yang diduga terlibat tragedi lumpur Lapindo juga untuk mencari kemungkinan adanya kejahatan koorporasi dalam kasus ini. "Pemanggilan ini untuk memberikan kontribusi kepada aparat hukum untuk memproses upaya pengadilan HAM, termasuk kemungkinan terjadinya kejahatan korporasi," katanya.

Komnas HAM sepakat meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh warga korban lumpur Lapindo. Komnas HAM juga akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merevisi Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo jika berpotensi menghambat penyelesaian kasus yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  Caleg & Capres Tak Peduli Korban Lapindo
• 6 Januari 2009
  200 Rumah Rawan Roboh akibat Lumpur Lapindo
• 30 Desember 2008
  Lagi, Warga Demo Tagih Janji Lapindo
• 22 Desember 2008
  Lumpur Lapindo Ancam Surabaya
• 12 Desember 2008
  Warga 13 Desa Tuntut Masuk Peta Terdampak

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )