Voice of Human Rights News Center

Berita

Hapuskan Pasal Multitafsir

Komnas HAM: Tunda Pengesahan RUU Pornografi

17 September 2008 - 16:55 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pornografi. Sejumlah pasal dalam RUU Pornografi dinilai masih multitafsir, sehingga tidak dapat segera disahkan.

Wakil Ketua Komnas HAM Hesti Armiwulan mengatakan, RUU Pornografi yang rencananya disahkan Kamis 23 September bukan aturan perundangan yang mendesak untuk disahkan. Jika DPR tetap mengesahkan RUU itu dikhawatirkan ada pihak yang merasa hak asasinya dilanggar. "DPR agar lebih mencermati subtansi dan keterdesakan pemberlakuan UU ini," kata Hesti Armiwulan di Jakarta, Rabu (17/9).

DPR perlu mengkaji kembali substansi RUU Pornografi karena berkaitan dengan delik pidana. Jika tetap mengandung multitafsir, RUU itu membuka peluang bagi banyak pihak untuk memberikan definisi terhadap pidana pornografi. "Padahal, kalau delik pidana harus zakelijk (lugas)," ujarnya.

Hesti mengingatkan negara harus tetap melindungi hak asasi warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, setelah Indonesia meratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik. Dia menilai pengesahan RUU Pornografi yang multitafsir sebagai wujud upaya campur tangan negara terhadap hak asasi manusia. "Justru negara melanggar kewajibannya untuk melindungi HAM," katanya. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 13 November 2008
  Korban: Fokus Lanjutkan Rekomendasi Komnas HAM
• 13 November 2008
  Perang Kepentingan Parpol di DPR Ancam RUU Tipikor
• 11 November 2008
  Busyro: Waspadai DPR Jegal RUU Tipikor