Voice of Human Rights News Center

Berita

SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah

Komnas Perempuan: Cabut SKB Ahmadiyah

13 Juni 2008 - 12:47 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia. com, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendesak pemerintah mencabut SKB 3 menteri soal pelarangan beribadah bagi pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Komnas Perempuan akan segera mengirim surat protes terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta segera mencabut SKB tersebut.

 

Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana mengatakan, surat keputusan bersama itu semakin membuka peluang terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak pengikut Ahmadiyah. Ibu-ibu dan anak pengikut Ahmadiyah yang selama ini selalu didiskriminasikan akan semakin tertekan akibat disahkannya SKB tersebut.

 

"Surat kami secara spesifik mengkritisi SKB, termasuk temuan kami tentang diskriminasi berlapis yang diderita perempuan dan anak Ahmadiyah. Ada juga rekomendasi kepada pemerintah," kata Kamala, Kamis (12/6).

 

Dalam rekomendasi itu Komnas Perempuan meminta Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan menganut agama dan menjalankan ibadah. Sebab, kata Kamala, isi SKB itu justru menimbulkan kerancuan soal hak atas kebebasan beragama. "Presiden harus mencabutnya, karena SKB itu bertentangan dengan kewajiban Presiden untuk menegaskan kebebasan beragama."

 

Kamala menilai SKB yang disahkan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri itu menunjukkan agama digunakan sebagai alat permainan politik untuk merebut kekuasaan. "Agama jangan dijadikan alat politik, karena yang menjadi korban bukan para tokoh yang sekarang perang argumen, tapi ibu dan anak yang ada di sana. Salah apa anak Ahmadiyah sehingga ia takut ke sekolah?"

 

Hasil pemantauan Komnas Perempuan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan kaum perempuan Ahmadiyah menanggung beban mental dan psikologis akibat intimidasi kelompok-kelompok tertentu. Selain didiskriminasikan sebagai perempuan, mereka juga mengalami intimidasi sebagai pengikut Ahmadiyah. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 27 Agustus 2008
  ATVLI Tuntut Pemerintah Adil soal Izin Frekuensi
• 26 Agustus 2008
  Percepatan Raperda Larangan Merokok Diprotes
• 25 Agustus 2008
  Komnas Duga Gubernur Jakarta Langgar HAM
• 21 Agustus 2008
  Peluang Kerja Abaikan Kesetaraan Gender
• 15 Agustus 2008
  Komnas HAM Tak Temukan Kejahatan Sistematis