Voice of Human Rights News Center

Berita

Kebebasan Pers Dikalahkan

Koran Tempo Dihukum Denda & Minta Maaf

3 Juli 2008 - 16:19 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terhadap PT Tempo Inti Media Harian. Koran Tempo dihukum denda Rp 220 juta dan memuat permintaan maaf kepada penggugat di sejumlah media massa nasional.

 

Kuasa hukum Koran Tempo Sholeh Ali menilai putusan majelis hakim tidak berdasar. Menurut dia, majelis hakim tidak memahami substansi permasalahan dan tidak mengindahkan UU Pers sebagai acuan penyelesaian hukum kasus pers.

 

Apalagi hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dia menyatakan banding atas putusan hakim. "Dalam Pasal 15 UU Pers, Dewan Pers diberi kewenangan dalam perkara pers. Tapi ini tidak dipertimbangkan majelis hakim," kata Sholeh di PN Jakarta Selatan, Kamis (3/7).

 

Ketua majelis hakim Eddy Risdianto mengatakan putusan ini belum mempunyai ketetapan hukum tetap. Tergugat masih dapat menempuh upaya hukum lain. Menurut dia, Koran Tempo baru menggunakan hak koreksi terkait pemberitaan kasus pembalakan liar yang dilakukan PT RAPP, sementara hak jawab adalah keharusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

 

"Sejak dimuatnya berita, antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada kesepakatan. Dan pihak penggugat (PT RAPP) merasa belum pernah dilayani hak jawabnya," kata Eddy.

 

Pemimpin Redaksi Koran Tempo Sri Malela Mahergasari mengatakan sempat memuat hak jawab PT RAPP dan membuat ralat berita di halaman satu pada 27 Juli 2007. Tindakan itu didasarkan pada Pasal 5 Ayat 2 dan 3 UU 40/1999 tentang Pers. Namun, PT RAPP menganggap ralat tersebut tidak proporsional karena ukurannya terlalu kecil. "Kami sudah memuat hak jawab berkali-kali."

 

Sidang putusan gugatan perdata PT RAPP terhadap KoranTempo diwarnai demonstrasi puluhan wartawan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta. Para demonstran menilai putusan hakim membelenggu kebebasan pers.

 

Gugatan perdata ini diajukan setelah Koran Tempo memberitakan kasus pembalakan liar PT RAPP di wilayah Provinsi Riau. Direktur Lembaga Bantuan Pers Hendrayana menilai pemberitaan yang ditulis Koran Tempo berdasarkan sumber yang kredibel, antara lain penyidik Kejaksaan Provinsi Riau dan beberapa LSM yang peduli masalah lingkungan.

 

PT RAPP kemudian menggugat Koran Tempo Rp 1 miliar karena menganggap pemberitaan tersebut merugikan nama perusahaan. Beberapa pemberitaan yang dipermasalahkan perusahaan pengolah kayu kayu milik Sukanto Tanoto itu adalah "Pertikaian Menteri Kaban dengan Polisi Memanas" (6 Juli 2007), "Polisi Bidik Sukanto Tanoto" (12 Juli 2007), dan "Kasus Pembalakan Liar di Riau Lima Bupati Diduga Terlibat" (13 Juli 2007). (E1)

 

Foto: VHRmedia.com/ Kurniawan Tri Yunanto

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 26 September 2008
  RUU MA Akan Disahkan Bersama RUU KY & MK
• 24 September 2008
  Hakim Minta AD/ART Lembaga Penggugat
• 23 September 2008
  RUU Pornografi Bangun Sekat Agama & Budaya
• 23 September 2008
  FUI Minta RUU Pornografi Balik Nama RUU APP
• 22 September 2008
  Rizieq Minta Saksi Disumpah Kitab Tadzkirah