Voice of Human Rights News Center

Berita

Tuntut Realisasi Ganti Rugi 80%

Korban Lapindo Blokade Jalan ke Lokasi Lumpur

25 Agustus 2008 - 13:41 WIB

Yovinus Guntur Wicaksono

VHRmedia, Sidoarjo - Warga Sidoarjo korban lumpur Lapindo berunjuk rasa menutup akses jalan masuk menuju lokasi semburan utama, , Senin (25/8). Mereka menuntut PT Lapindo Brantas segera merealisasikan pembayaran ganti rugi 80% bagi korban.

Peserta demonstrasi sebagian besar warga Desa Siring, Jatirejo, Kedung Bendo, dan Renokenongo. Warga 9 desa di luar peta terdampak, yakni Siring Barat, Jatirejo Barat, Gedang, Kedung, Cangkring, Pejarakan, Ketapang, Plumbon, dan Glagah Arum juga ikut berdemonstrasi.

Aksi dimulai pukul 08.00. Warga menutup akses jalan masuk menuju lokasi semburan utama dengan palang bambu dan mendirikan tenda. Warga juga menggelar aksi di Spill Way Sesa Pejarakan, Ketapang Keres, dan Renokenongo. Karena adanya aksi itu pekerjaan perbaikan tanggul penahan lumpur dihentikan sementara.

Bambang Kuswanto, koordinator aksi warga desa di luar peta terdampak, mengatakan pemerintah harus segera menetapkan status 9 desa di luar peta terdampak yang kini juga terkena dampak luapan lumpur. Selama ini warga dicekam kekhawatiran tidak menerima ganti rugi seperti desa lain yang masuk peta terdampak.

"Warga mendesak pemerintah segera menetapkan status desa di luar peta terdampak. Masak kami harus mati pelan-pelan, karena harus menghirup udara yang tidak sehat. Apalagi semburan baru terus bermunculan dan rawan kebakaran," kata Bambang Kuswanto.

Demonstrasi ini tidak mempengaruhi arus lalu lintas di Jalan Raya Porong. Lalu lintas ke arah Malang dan sebaliknya lancar. Kepala Bagian Operasional Polres Sidoarjo AKP Leonardus Simarmata mengatakan menurunkan 700 personel untuk mengamankan demonstrasi ini. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Kejagung Akan Hentikan Penyidikan Kasus VLCC
• 20 November 2008
  PP 44/2008 Kaburkan Hak Kompensasi Korban
• 20 November 2008
  PKL Surabaya Tolak Perda Penggunaan Jalan
• 20 November 2008
  KPK Minta Pihak Terkait Penyidikan BLBI Lengkapi Data
• 19 November 2008
  Lembaga Publik Harus Sediakan Informasi On Line

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )