Voice of Human Rights News Center

Berita

UU Kekuasaan Kehakiman

MK Tolak Uji UU yang Diajukan Pollycarpus

15 Agustus 2008 - 19:19 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana pembunuh aktivis HAM Munir. Hakim menilai keberatan yang diajukan menyangkut penerapan UU itu tidak terkait norma konstitusional.

Pollycarpus mengajukan uji materi Pasal 23 Ayat 1 UU tentang Kekuasaan Kehakiman kerena merasa isi pasal tersebut melanggar hak konstitusinya sebagai warga negara. Dalil pasal itu menyatakan, "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkuatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang."

Menurut Pollycarpus, isi pasal itu digunakan Kejaksaan Agung untuk menjadi pihak yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang kemudian menjebloskannya ke penjara.

Dia menilai, penafsiran MA atas pasal tersebut mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum. Pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Hakim MK mengakui adanya inkonsistensi MA dalam putusan PK tersebut. Di satu sisi MA menolak permohonan PK dari Jaksa Agung, merujuk Pasal 263 Ayat 1 KUHAP. Namun, di sisi lain berdasarkan sejumlah PK sebelumnya yang dikabulkan, MA berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri untuk menampung kekurangan hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan PK.

Hakim Mukhtie Fadjar dalam kesimpulannya mengatakan, alasan pemohon yang menyebutkan MA mengabaikan Pasal 263 Ayat 1 KUHAP tentang pembatasan pihak yang berwenang mengajukan PK tidak menyentuh norma konstitusional. "Permohonan tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan harus ditolak," katanya.

Hakim Muhammad Alim mengajukan alasan penolakan yang berbeda (concurring opinion). Dia berpendapat hak mengajukan PK harus berdasarkan kepastian hukum yang adil. Dalam kasus Pollycarpus, dia menganggap jaksa menjadi wakil korban (Munir dan ahli warisnya) yang juga harus memperoleh hak keadilan.

"Jaksa penuntut umum yang mewakili masyarakat, termasuk korban, tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan PK merupakan aturan dan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.

Hakim Harjono dan Abdul Mukhtie Fadjar mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Keduanya berpendapat Pasal 23 UU 4/2004 bersifat multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Untuk menghindari hal itu hendaknya UU tersebut diubah dan diharmonisasikan. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  UMK Jateng Tahun 2009 Naik 12,92%
• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Ribuan Buruh Jatim Demo di Kantor Gubernur
• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 17 November 2008
  Ribuan Warga Miskin Terancam Tak Dapat Layanan Kesehatan