Voice of Human Rights News Center

English English 03 September 2010  

            Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com                Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru di: http://www.vhrmedia.com   

 

Berita

Pemilu 2009

Bangsa Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Nina Suartika

VHRmedia, Jakarta - Tahun 2009 merupakan tahun penentuan atau year of decision bagi rakyat Indonesia. Presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti mendapatkan mandat baru dari rakyat serta mandat nasional harus benar-benar bisa menentukan masa depan bangsa.


Hal itu dikatakan Amien Rais, mantan Ketua  Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam diskusi "Tegakkan Martabat Bangsa" di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1). Menurut dia, dalam menghadapi pemilu nanti rakyat punya pilihan dua jalan, yakni melanjutkan kepemimpinan yang sekarang atau perubahan.


Menurut Amien, kebijakan presiden selama ini hanya menawarkan kontinuitas yang hampir sama, yaitu kontinuitas sistem. Mereka tunduk kepada International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Mereka membuat kontrak yang lebih merugikan bangsa sendiri. "Mereka membuat UU Migas yang sebenarnya lebih menguntungkan kepentingan bangsa asing."


Amien mengatakan bangsa ini perlu alternatif. Alternatif itu bisa disiapkan oleh partai papan menengah yang bisa membentuk kepemimpinan nasional yang baru. "Sehingga kita bisa mengucapkan selamat tinggal untuk semua sistem yang sejak dulu mencederai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945," katanya.


Menurut Amien, sesungguhya sistem ekonomi yang dipakai sejak zaman Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Soesilo Bambang Yudhoyono tidak cocok dengan Pasal 33 UUD. Munculnya pemimpin baru bisa menjadi harapan bagi bangsa. "Semoga pemimpin-pemimpin baru tersebut bisa mendapat simpati rakyat," katanya. (E4)

©2010 VHRmedia.com


Berita Terkait


Belum ada yang berkomentar

Berikan Komentar Anda

Nama
E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )


Berita Terkini

Wajah Baru VHRmedia

21 Januari 2009 - 14:20 WIB

Imparsial Minta MA Kedepankan Pendekatan HAM

16 Januari 2009 - 23:54 WIB

Muchdi Pr Siapkan 6 Saksi untuk Usman Hamid

16 Januari 2009 - 21:33 WIB

Kejaksaan Agung Perpanjang Kerja Satgas Antiteror

16 Januari 2009 - 21:15 WIB

LIPP: KPUD Jatim Paksakan Pilgub III

16 Januari 2009 - 21:4 WIB

Arsip Berita »

Kisah

Wajah Baru VHRmedia

21 Januari 2009 - 14:24 WIB

Mulai Senin 19 Januari 2009 VHRmedia menyapa pembaca dengan wajah baru yang segar, sederhana, dan lebih mendalam dengan pemilihan kategori tema. Kunjungi VHRmedia baru di: http://www.vhrmedia.com//


Redaksi

ICW
Prakarsa Rakyat

Berita Terpopuler

Tidak ada data 5 Berita terpopuler

Arsip Berita »

Curhat

Menakar Harga Perempuan

30 November 2007 - 11:45 WIB

Gerobak Mi Ayam dan Konversi Minyak Tanah

12 September 2007 - 11:20 WIB

Bayi Mungil di Rumah Kontrakan

13 Agustus 2007 - 14:12 WIB

Juragan Kos-kosan dan Kartu Gakin

11 Juli 2007 - 12:32 WIB

Bukan Salah Kartinem...

24 April 2007 - 11:51 WIB

Arsip Curhat »

Foker Papua