Voice of Human Rights News Center

Berita

Masyarakat Tak Suka Kemiskinan Dalam Iklan Politik

3 November 2008 - 17:18 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Masyarakat cenderung tidak menyukai iklan politik yang mengeksploitasi orang miskin. Ironisnya, pengiklan politik belum menyadari orang miskin adalah materi yang tidak patut diiklankan.

Hal tersebut terungkap dalam pemaparan hasil survei politik nasional "Kinerja Pemerintah dan Efektivitas Iklan Politik" yang diselenggarakan Indonesian Research and Development Institute (IRDI) di Jakarta, Senin (3/10).

Direktur IRDI Notrida Mandica Nur mengatakan, survei menunjukkan 44,35% responden menilai penggunaan orang miskin dalam iklan politik tidak baik, 29,50% menilai hal itu baik, dan 26,15% responden mengaku tidak tahu. "Kemiskinan dan anak yatim tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik untuk diiklankan."

Selain menunjukkan penolakan terhadap eksploitasi orang miskin dalam iklan politik, 69% responden mengaku tidak menyukai iklan politik yang menonjolkan kelemahan partai politik lain. Sedangkan 50, 10% responden tidak menyukai iklan politik yang menonjolkan kelebihan parpol.

Iklan politik yang dimuat di media massa, terutama televisi, saat ini belum menyampaikan program dan sasaran yang tegas. Pengiklan belum berani menunjukkan perbandingan keunggulan dan rekam jejak mereka dengan lawan politiknya. Iklan politik baru sebatas menonjolkan eksistensi tokoh atau petinggi partai. "Masih eksistensi mereka yang dikabarkan ke publik. Tidak pada tingkat sasaran," kata Notrida.

Kencederungan menggunakan iklan politik melalui media massa, menurut Notrida, disebabkan tingginya kepercayaan bahwa media mampu mengubah citra pengiklan dalam persepsi khalayak. Dikhawatirkan kepercayaan ini akan menghabiskan ongkos politik yang tinggi. "Padahal, seharusnya iklan mengarah kepada perang program."

Rully Chairul Azwar, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, memandang fenomena iklan politik saat ini sebagai kekurangan demokrasi. Sebab, mahalnya biaya iklan politik menutup kesempatan bagi pihak yang tidak mempunyai uang untuk memperoleh hak yang sama dalam mengiklankan diri. "Demokrasi tidak fair. Karena yang tidak punya dana untuk membayar iklan tidak punya kesempatan membentuk persepsi," katanya.

Karena itu, Rully meminta Komisi Penyiaran Indonesia membuat aturan main iklan politik menjelang Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009. "Sebelum partai-partai merasa dirugikan oleh keadaan ini," ujarnya. (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Bawaslu Minta Batasan Politik Uang Dipastikan
• 15 Januari 2009
  Caleg & Capres Tak Peduli Korban Lapindo
• 9 Januari 2009
  Kejagung Bantah Katakan Rp 8 Miliar Masuk Kas Negara
• 8 Januari 2009
  PBB: Tak Ada Pejuang Hamas di Al Fakhora
• 6 Januari 2009
  KY: Ada Indikasi Hakim Tak Berupaya Maksimal