Voice of Human Rights News Center

Berita

Pembayaran Ganti Rugi Korban Lapindo

Menteri PU: Prioritaskan Warga Perum TAS I

29 Agustus 2008 - 13:57 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta PT Minarak Lapindo Jaya memprioritaskan pembayaran ganti rugi 20% bagi warga Perumahan Tangggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS I) Sidoarjo, korban lumpur Lapindo.

Permintaan itu disampaikan Djoko Kirmanto dalam pertemuan korban Lapindo dengan Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, dan PT Lapindo Brantas di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (29/8).

Menurut Djoko, mekanisme pembayaran ganti rugi bagi warga yang wilayahnya masuk dalam peta terdampak diatur dalam Keputusan Presiden 14/2007.  "Tolong diberikan prioritas kepada warga Perum TAS yang sampai saat ini belum dapat 20 persen," katanya.

Djoko Kirmanto yang mengaku baru mengetahui fakta ini kemudian meminta konfirmasi pada Yuniwati Theryana, perwakilan PT Minarak Lapindo Jaya. Theryana Yuniwati mengatakan, warga yang belum menerima 20% ganti rugi belum memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Menurut dia, PT Minarak telah menyelesaikan ganti rugi 12.100 berkas tanah warga yang sudah lengkap. "Jika sampai sekarang belum dibayar, tentu ada hal yang belum dipenuhi," katanya.

Juru bicara warga Perum TAS I Sumitro membantah pernyataan Theryana Yuniwati. Menurut dia, alasan warga menunda penyerahan berkas karena ada pelanggaran yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya. "Tertundanya berkas itu karena ada poin-poin kesepakatan jual beli yang ingin diubah Lapindo. Padahal hal itu tidak diatur dalam risalah Wapres," ujarnya.

Saat ini setidaknya terdapat 100 orang warga Perum TAS  I yang belum mendapatkan ganti rugi 20%. Padahal, berdasarkan kesepakatan warga dengan PT Lapindo dalam risalah Wakil Presiden, batas waktu pembayaran ganti rugi 20% April 2008.  

"Kami putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya kami terpaksa menyerahkan berkas ke PT Minarak Lapindo Jaya, Januari lalu. Tapi sampai sekarang belum juga diproses," kata Sumitro. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  Kejagung Akan Hentikan Penyidikan Kasus VLCC
• 20 November 2008
  Yusril ‘Seret’ Marsilam Simanjuntak
• 20 November 2008
  Polda & Apjati Jatim Teken MoU Lindungi Buruh Migran
• 20 November 2008
  UMK Jateng Tahun 2009 Naik 12,92%
• 20 November 2008
  PP 44/2008 Kaburkan Hak Kompensasi Korban