Voice of Human Rights News Center

4 Komentar

1. Deden Iwan Gunawan
   21 Agustus 2008 pukul 12:30

   Saya tenaga honorer Depkeu, terdaftar di database BKN, sampai saat ini kami bukan diangkat jadi CPNS, malah di PHK sepihak. Kami sudah mengadukan ke Komnasham, KON, lembaga tersebut telah mensyinyalir adanya indikasi pelanggaran HAM dan UUD oleh Pemerintahan SBY

2. Dede Nurdin
   21 Agustus 2008 pukul 12:32

   Pemerintah melanggar UUD 1945 (pasal2) berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian"

3. Andy Candra, SH
   21 Agustus 2008 pukul 12:35

   Adanya indikasi pelanggaran oleh Pemerintah atas Hak keadilan, ketenagakerjaan, kesejahteraan dan hak turut serta dalam pemerintahan, sebaiknya anda melapor ke komnasham, Komisi ombudsman nasional, bila perlu menggugat ke PTUN

4. yani
   5 September 2008 pukul 9:17

   untuk ptt yang bekerja di sekolah negeri surabaya juga tidak terdata, tidak mendapat insentif dari apbd,tidak diangkat jadi pns, tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal sudah bekerja bertahun - tahun , seperti saya ini sudah mulai 1993 dan hanya mempunyai surat tugas dari kepala sekolah itupun kalau dibuatkan, terus bagaimana nasip ptt sekolah surabaya ??? padahal hidup di surabaya itu mahal rumah mahal, makan mahal, baju mahal sedangkan gaji seorang ptt disekolah paling besar berapa, untuk nyambung hidup satu bulan saja dapat makan sudah syukur pol alhamdulillah, masa kita disuruh puasa terus???
   kapan kita Lebaran , hampir 15 tahun kita puasa kog ya teganya mereka tak perhatikan kita. tanks.