Voice of Human Rights News Center

Berita

Putusan Bakor Pakem tentang Ahmadiyah

Pemerintah Jangan Campuri Masalah Agama

17 April 2008 - 14:12 WIB

Kurniawan Tri Yunanto & Indah Nurmasari

VHRmedia.com, Jakarta - Jamaah Ahmadiyah Indonesia kecewa atas keputusan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang menyatakan aliran agama tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Ahmadiyah akan melakukan perlawanan hukum.

 

Ahmad Mubarik, mantan juru bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia, menyatakan keputusan itu melanggar konstitusi yang mengatur kebebasan masyarakat memeluk agama masing-masing. Selama ini pihaknya kooperatif bekerja sama dengan berbagai pihak. Jamaah Ahmadiyah tidak pernah melakukan kegiatan menyimpang, apalagi meresahkan kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.

 

"Masalah keyakinan kan tidak ada pantau-memantau. Selama ini kami sudah kooperatif, mau diajak berdialog. Saya kecewa dengan sikap pemerintah," kata Mubarik, Rabu malam (16/4).

Menurut Mubarik, tahun 1980 Ahmadiyah pernah dicap sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, ketika itu tidak ada benturan-benturan dengan kelompok lain. Jamaah Ahmadiyah bahkan mampu menunjukkan dapat hidup berdampingan dengan kelompok agama lain. "Menyedihkan, kalau sikap pemerintah sekarang seperti ini."

 
Mubarik menyerahkan sepenuhnya keamanan para pengikut Ahmadiyah kepada pihak berwajib, menyusul kemungkinan adanya aksi kekerasan terhadap jamaah terkait putusan Bakor Pakem itu. "Tidak seorang pun dapat melakukan tindakan kriminal dalam negara hukum. Ketegasan pemerintah seperti itu yang kami harapkan," ujarnya.
 
Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak akan tinggal diam atas putusan Bakor Pakem. "Kami akan coba melakukan perlawanan hukum. Mereka melanggar konstitusi dan kovenan HAM yang sudah dirativikasi," kata Mubarik.

 

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie kemarin meminta negara tidak ikut campur dalam menyelesaikan masalah agama dan aliran kepercayaan. Menurut dia, masalah agama harus diselesaikan oleh agama masing-masing. Jika terjadi kekerasan dalam penyelesaian masalah agama itu, maka pemerintah wajib melindungi warga negaranya.

 

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini menyatakan masalah agama tidak perlu diatur dalam hukum tata negara, karena agama ada jauh sebelum negara terbentuk. "Pemerintah jangan ikut campur. Serahkan pada internal agama masing-masing," kata Jimly.

 
Wakil Ketua Komnas HAM Hesti Armiwulan menyatakan pihaknya tidak berwenang mengomentari keputusan Bakor Pakem soal Ahmadiyah. Namun, menurut dia, kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah final dan tidak bisa ditawar lagi. "Konstitusi menjamin hak untuk beragama dan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam kovenan hak sosial dan politik yang telah diratifikasi Indonesia juga diatur soal kebebasan berkeyakinan," kata Hesti, Kamis (17/4). (E1)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 16 Januari 2009
  Imparsial Minta MA Kedepankan Pendekatan HAM
• 15 Januari 2009
  Pemerintah Belum Serius Lindungi Buruh Migran
• 13 Januari 2009
  Pemerintah Siapkan 3 Opsi Tarik Uang Tommy
• 12 Januari 2009
  Ide Lokalisasi PSK di Serang Ditentang
• 31 Desember 2008
  Pemerintah agar Larang Pabrik Kertas Pecat Buruh