Voice of Human Rights News Center

Berita

Uji Materi UU APBN 2008

Pemerintah Langgar UU, Potong Dana Pendidikan

13 Agustus 2008 - 15:42 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Mahkamah Konstitusi memutus pemerintah dan DPR melanggar konstitusi, karena hanya mengalokasikan 15,6% dana APBN untuk anggaran pendidikan nasional. Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah diwajibkan mengalokasikan 20% dana APBN untuk pendidikan.

Putusan itu adalah kesimpulan MK atas pengujian UU 16/2008 tentang APBN Tahun 2008 yang diajukan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). "Ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya 15,6 persen sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional," kata Ketua MK Jimly Ashiddiqqie yang memimpin sidang di gedung MK Jakarta, Rabu (13/8).

Majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima alasan pemerintah bahwa penghitungan anggaran pendidikan tahun 2008 tidak sejalan dengan sistem penghitungan APBN 2008. Menurut pemerintah, penghitungan anggaran pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemampuan negara menghimpun pendapatan, termasuk kenaikan harga minyak serta kebutuhan subsidi.

Hakim anggota I Dewa Gede Palguna mengingatkan pemerintah dan DPR agar memprioritaskan anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN 2009. "Pemerintah dan DPR belum berupaya optimal meningkatkan anggaran pendidikan agar amanat konstitusi dapat terpenuhi," katanya.

Meski demikian, MK tidak menghapuskan UU APBN 2008. Undang-undang tersebut tetap berlaku sampai diundangkannya UU APBN 2009. Hal itu untuk menghindari  kekacauan penyelenggaraan administrasi negara.

Kuasa hukum pemohon Andi M Asrun mengaku kecewa atas putusan tersebut. Menurut dia, jika MK menyimpulkan UU APBN 2008 melanggar konstitusi, seharusnya UU itu dibatalkan. "Ini tidak konsisten, karena ketentuan undang-undang tersebut masih berlaku sampai 2009," ujarnya.

Andi menuntut pemerintah mempertimbangkan putusan MK itu sebagai acuan penyampaian nota keuangan negara 16 Agustus nanti. "Kita lihat apa pengaruh keputusan MK terhadap Presiden,"katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo mengatakan akan berkoordinasi dengan pengurus daerah untuk mengawasi apakah terjadi perubahan jumlah anggaran pendidikan setelah putusan MK. PGRI juga akan berkoordinasi dengan DPR dan Menteri Keuangan agar dapat berpartisipasi dalam penyusunan UU APBN 2009. (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 20 November 2008
  PP 44/2008 Kaburkan Hak Kompensasi Korban
• 20 November 2008
  UU Pornografi Seharusnya Mencakup Pendidikan Toleransi
• 19 November 2008
  Intervensi Pemerintah Dominasi Keputusan DPRD
• 19 November 2008
  Sosialisasi Pemilu Tak Dapat Lagi Gunakan Dana APBN 2008
• 17 November 2008
  Kades Tuntut 10% APBN untuk Pemerintah Desa

Berikan Komentar Anda

	Nama
	E-mail (tidak dipublikasikan)
Isikan kode dikiri pada input form dikanan, refresh untuk me-reload kode. ( case and sensitif )