Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemerintah Penyebab Kemiskinan Struktural

22 Juli 2008 - 16:39 WIB

Wahyu Arifin

VHRmedia.com, Jakarta - Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh dampak kemiskinan. Akibat kemiskinan kini perempuan sulit mengakses sektor yang berhubungan dengan kebutuhan hidup.

 

Demikian pandangan yang mengemuka dalam seminar membahas perempuan dan kemiskinan yang digelar Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan Kalyanamitra di Jakarta, Selasa (22/7).

 

Ari Ujianto, aktivis Urban Poor Consortium (UPC), menilai pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pemiskinan terhadap perempuan. "Akibat penjajahan yang panjang, watak-watak penjajah masih tetap dibina di negeri ini," ujarnya.

 

Diskusi bertajuk "Perempuan dan Kemiskinan: Bersama Mengungkap Realitas" itu menghadirkan 4 pembicara, yaitu Mahmud Thoha (peneliti ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Uji Arianto (UPC), Arianto A Patunru (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), dan Wyandin Imawan (Badan Pusat Statistik).

 

Arianto A Patunru mengatakan, kemiskinan di Indonesia terjadi akibat pengaruh kebijakan ekonomi global. "Indonesia tidak dapat berbuat banyak karena dananya habis hanya untuk subsidi dan itu pun tidak mengurangi kemiskinan."

 

Pendapat senada dilontarkan Mahmud Thoha. Menurut dia, kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku tidak adil pada masyarakat.

 

Kanti dari Indonesia Coruption Watch mengatakan, penyebab kemiskinan yang menjerat masyarakat adalah budaya korupsi yang telah mengakar dalam pemerintahan. Dia tidak setuju jika kemiskinan dikotak-kotakkan antara laki-laki dan perempuan.

 

"Hampir di segala sektor dan di segala lini korupsi sudah mewabah. Kita sudah bukan lagi berbicara batas kemiskinan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kita semua dimiskinkan oleh pemerintah," kata Kanti. (E1)   

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 17 November 2008
  Kades Tuntut 10% APBN untuk Pemerintah Desa
• 14 November 2008
  AFAD: Dorong Pemerintah Ratifikasi Konvenan Antipenghilangan Paksa
• 14 November 2008
  Dalih Atasi Krisis, Pemerintah Ajukan Utang Baru
• 11 November 2008
  Buruh Surakarta Tuding Pemerintah Dikendalikan Pemilik Modal
• 6 November 2008
  Obama Siapkan Pemerintahan Baru