Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemerintah Setuju KUHAP Berlaku pada TNI

19 September 2008 - 13:21 WIB

Hervin Saputra

VHRmedia, Jakarta - Pemerintah setuju memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap anggota TNI yang melanggar tindak pidana umum.  Dengan demikian, tujuan membatasi kewenangan Pengadilan Militer menangani kasus pidana umum yang dilakukan personel TNI dapat tercapai.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer DPR di Jakarta, Kamis (18/9).

Menurut Juwono Sudarsono, dengan pemberlakuan aturan ini, personel TNI yang melanggar pidana umum dapat dituntut dan diadili di pengadilan umum. Namun, penyidikan dan pelaksanaan putusan tetap berdasarkan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer. Hal itu untuk mencegah munculnya sentimen antarangkatan, karena penyidikan langsung dilakukan oleh kepolisian. "Di masa transisi penyidikan dilakukan oleh polisi militer."

Menteri Pertahanan mengatakan, sejak awal pembahasan revisi RUU Peradilan Militer, pemerintah menyetujui pendapat DPR bahwa proses hukum terhadap personel TNI berbeda dari aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Karena itu, pembahasan selama ini dibatasi pada kewenangan yuridiksi peradilan militer. Sedangkan tahap penyidikan terhadap personel TNI yag melakukan pidana umum tetap dilakukan oleh polisi militer.

Menanggapi pendapat perwakilan pemerintah, anggota Pansus FX Soekarno dari Fraksi Partai Demokrat dan Djunaidi dari Fraksi Partai Amanat Nasional meminta waktu untuk mempertimbangkannya.

Djunaidi mengatakan, personel TNI yang melakukan pidana umum harus tunduk pada seluruh mekanisme pengadilan umum. Ini berarti personel TNI tanpa pengecualian harus bersedia diperiksa penyidik kepolisian. "Proses penyidikan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dilakukan penyidik kepolisian, bukan penyidik polisi militer." (E1)

©2008 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 18 November 2008
  TNI Profesional Masih Jauh dari Harapan
• 17 November 2008
  Kades Tuntut 10% APBN untuk Pemerintah Desa
• 14 November 2008
  AFAD: Dorong Pemerintah Ratifikasi Konvenan Antipenghilangan Paksa
• 14 November 2008
  Polda Jateng Temukan Bukti Personel TNI Bekingi Organisasi Preman
• 14 November 2008
  Dalih Atasi Krisis, Pemerintah Ajukan Utang Baru