Voice of Human Rights News Center

Berita

Pemerintah agar Larang Pabrik Kertas Pecat Buruh

31 Desember 2008 - 14:39 WIB

Hervin Saputra & Nina Suartika

VHRmedia, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama sejumlah organisasi buruh mendesak pemerintah melarang beberapa perusahaan bubur kertas di Riau memecat karyawan. Pemerintah diminta tidak "terjebak" argumen perusahaan bubur yang selalu mengorbankan buruh dengan alasan ancaman krisis global.  

Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Walhi Teguh Surya mengatakan, ancaman kebangkrutan karena krisis global tidak dapat dijadikan alasan perusahaan bubur kertas memecat buruh. "Kami melihat buruh tidak bisa dijadikan tameng untuk mengibuli pemerintah Indonesia untuk memberikan konsesi hutan alam, tetapi harus dilindungi," kata Teguh di Jakarta, Rabu (31/12).

Perusahaan justru terancam bangkrut karena ludesnya kayu di hutan alam Riau sebagai bahan baku bubur kertas. Ketimbang memecat buruh, perusahaan seharusnya mengimpor bahan baku. "Seharusnya mereka bisa impor," kata Teguh

Menurut Teguh, pemecatan merupakan ancaman perusahaan agar pemerintah memberikan izin menggunakan kayu hasil pembalakan liar yang kini disita polisi dan membuka lahan penebangan baru. Beberapa perusahaan seperti PT Riau Andalan Pulp dan Paper dan PT Indah Kiat Pulp dan Paper sempat berhenti produksi 13 bulan karena kehabisan bahan baku. PT RAPP juga merupakan salah satu perusahaan yang memecat buruhnya dengan alasan krisis global.

Teguh menjelaskan, tindakan mengorbankan buruh tampak dari sejumlah lobi di DPRD Riau dan DPR. Bahkan, Menteri Kehutanan MS Kaban selalu mengedepankan buruh. Dia menduga surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau terhadap kasus pembalakan liar baru-baru ini melatarbelakangi lobi itu. "Ada indikasi kuat SP3 itu yang melatarbelakangi lobi itu," katanya 

 

General Secretary Federal Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia Etin Rodiana mengatakan, ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan oleh PT Riau Andalan Pulp dan Paper merupakan skenario liberalisme yang dilakukan pengusaha. Krisis global yang dijadikan alasan pengusaha untuk melakukan PHK dan memulangkan para buruh kerumah. "Padahal tujuan mereka merayu pemerintah untuk diizinkan melakukan illegal logging dan para buruhlah yang dijadikan tameng oleh mereka." (E4)

©2010 VHRmedia.com

Berita Terkait

• 15 Januari 2009
  Mantan Buruh Migran Mengadu ke DPRD
• 15 Januari 2009
  Pemerintah Belum Serius Lindungi Buruh Migran
• 13 Januari 2009
  Pemerintah Siapkan 3 Opsi Tarik Uang Tommy
• 13 Januari 2009
  77 Perusahaan Jateng Minta Penangguhan UMK
• 12 Januari 2009
  Dirikan Serikat Pekerja, 6 Buruh Dipecat